Israel Gandeng India Produksi Alutsista, Iran Gandeng Sanaa Yaman

Iran kini menerapkan strategi baru dalam pengembangan industrinya di bidang pertahanan dengan memanfaatkan kawasan-kawasan berbiaya produksi rendah untuk memperluas kapasitas alutsista. Langkah ini mengikuti pola yang sudah lama dijalankan oleh sejumlah negara besar, termasuk Israel, Eropa, Korea Selatan dll, yang sukses menggandeng perusahaan-perusahaan negara-negara dengan buruh murah seperti India untuk memproduksi sistem persenjataan dengan harga lebih terjangkau. 

Dalam laporan media yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran, disebutkan bahwa teknologi rudal balistik laut buatan Iran kini sudah sepenuhnya tersedia untuk diproduksi oleh pemerintahan sekutu Houthi di Yaman. Lebih menarik lagi, sebagian komponennya disebut dirakit langsung di Yaman melalui fasilitas produksi lokal yang melibatkan tenaga teknisi dalam negeri. Pola produksi seperti ini memungkinkan efisiensi biaya sekaligus percepatan distribusi ke medan tempur.

India menjadi contoh utama keberhasilan skema produksi lintas negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, fasilitas drone di Hyderabad yang dikelola Adani-Elbit sukses memproduksi Hermes 900 untuk Israel. Drone tersebut kini aktif digunakan di berbagai operasi militer dan menjadi bukti bahwa produksi senjata canggih tidak harus terkonsentrasi di dalam negeri asal. Iran melihat peluang serupa di India, khususnya di sektor drone, sistem radar, dan komponen rudal ringan.

Seperti India, Yaman menjadi kawasan yang dipilih Iran untuk membangun basis manufaktur murah. Pemerintahan Houthi di Sana'a membuka peluang produksi mandiri alutsista dengan dukungan teknis dan desain dari Iran. Beberapa jenis rudal anti-kapal, drone intai, dan mortir jarak pendek kini diproduksi di fasilitas skala kecil dan besar di kawasan utara Yaman, dekat wilayah Laut Merah. Hal ini memungkinkan ketersediaan senjata secara cepat tanpa harus melalui jalur pengiriman internasional.

Selain Yaman, Iran juga mempunyai kerja sama dengan negara Afrika seperti Sudan yang memiliki potensi tenaga kerja murah serta infrastruktur manufaktur yang bisa disesuaikan untuk produksi sistem pertahanan ringan.

Negara-negara tersebut selama ini dikenal sebagai lokasi ideal untuk mendirikan fasilitas perakitan kecil tanpa memerlukan investasi besar di awal. Biaya produksi yang rendah membuat harga jual senjata menjadi lebih kompetitif.

Skema produksi lintas negara ini sebenarnya telah menjadi tren global di industri pertahanan. Banyak negara memanfaatkan kawasan berbiaya tenaga kerja murah demi menekan ongkos produksi dan memperluas pasar ekspor. Selain efisien, langkah ini juga mempermudah negara produsen utama mengatur jalur logistik dan distribusi ke berbagai zona konflik atau sekutu regionalnya.

Korea Selatan selama ini menjadi sub kontraktor alutsista buatan Amerika sebelum Seoul memiliki produk buatan lokal 

Israel melihat India sebagai mitra strategis dalam hal teknologi dan infrastruktur manufaktur, sementara Yaman bagi Iran berfungsi sebagai basis produksi lapangan untuk kawasan Timur Tengah. Pengalaman Israel yang sukses memproduksi drone Hermes 900 di India menjadi inspirasi bagi Iran untuk membangun sistem produksi serupa, khususnya di sektor drone kamikaze, rudal balistik jarak pendek, dan sistem elektronik medan tempur.

Menurut sejumlah analis, model produksi seperti ini akan memperluas pengaruh Iran dalam rantai industri pertahanan regional. Dengan mendirikan pabrik di negara ketiga, negara produsen utama bisa memastikan ketersediaan senjata untuk sekutunya sekaligus membuka peluang kerja di kawasan tersebut. Ini juga mempercepat adaptasi teknologi militer lokal tanpa harus bergantung pada jalur pengadaan luar.

Pola produksi melalui subkontraktor luar negeri ini memudahkan pembagian beban biaya riset, pengujian, dan produksi massal. India, Yaman, dan Sudan menawarkan biaya tenaga kerja yang jauh lebih rendah dibandingkan fasilitas di kawasan Teluk atau Eropa, sehingga anggaran produksi bisa dipangkas signifikan tanpa mengorbankan kualitas.

Di India, kemitraan Adani-Elbit menjadi model ideal bagi negara yang ingin mengembangkan kolaborasi serupa di sektor drone dan sistem radar ringan. Sementara itu, fasilitas manufaktur di Yaman difokuskan pada produksi drone pengintai, rudal jarak pendek, dan sistem mortir lapangan. Beberapa teknisi lokal Yaman telah menjalani pelatihan khusus untuk mengoperasikan lini produksi tersebut.

Somalia, Eritrea, Myanmar dll juga masuk dalam radar negara yang ingin mencari sub kontraktor murah.

Dengan biaya operasional yang sangat terjangkau dan posisi geografis strategis di tepi Laut Arab, negara ini dinilai cocok menjadi lokasi perakitan rudal anti kapal dan drone jarak pendek untuk mendukung kepentingan regional Iran di kawasan Laut Merah dan Samudra Hindia.

Selain itu, Sudan menawarkan keuntungan serupa. Negara ini memiliki sejumlah fasilitas manufaktur lama yang dapat dihidupkan kembali dan digunakan untuk produksi senjata sederhana seperti peluncur roket, senapan serbu, dan mortir. Iran yang belakangan mesra kembali dengan Sudan diperkirakan akan memanfaatkan jaringan lama di kawasan ini untuk memperluas lini produksinya.

Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa industri pertahanan modern tak lagi bergantung pada produksi terpusat di dalam negeri. Model subkontrak dan produksi lintas negara menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, serta kecepatan adaptasi di medan perang. Negara-negara seperti Iran dan Israel telah membuktikan efektivitas pola ini untuk memperkuat kekuatan militernya tanpa harus menggelontorkan anggaran besar di dalam negeri.

Keuntungan utama dari pola produksi ini adalah kemampuan merespons kebutuhan mendesak di medan konflik. Dengan adanya pabrik di negara ketiga, suplai senjata bisa dipenuhi dalam waktu singkat tanpa perlu menunggu pengiriman jarak jauh. Hal ini sangat penting dalam situasi perang gerilya atau operasi skala kecil yang memerlukan senjata secara cepat dan rutin.

Kebijakan ini juga mendorong pertumbuhan industri pertahanan lokal di negara tempat pabrik beroperasi. Tenaga kerja lokal mendapat pelatihan teknis dan pengalaman produksi sistem persenjataan, sementara negara pemilik teknologi tetap mengendalikan desain dan sistem distribusinya. Skema ini menjadi simbiosis strategis yang menguntungkan kedua pihak.

Dalam waktu dekat, Iran diperkirakan akan memperluas model ini ke kawasan lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Eritrea, Djibouti, dan Lebanon. Negara-negara ini memiliki posisi strategis di jalur pelayaran dan potensi buruh murah yang cocok untuk produksi sistem tempur ringan hingga menengah. Jika langkah ini terealisasi, industri pertahanan Iran akan memasuki fase produksi global dengan jaringan manufaktur lintas kawasan.

Baca selanjutnya

internasional

Israel Gandeng India Produksi Alutsista, Iran Gandeng Sanaa Yaman

Admin2 Friday, June 27, 2025

Libya Timur Pamer Senjata Baru dari Rusia

Di tengah konflik berkepanjangan yang memecah Libya menjadi dua pemerintahan de facto, kekuatan militer masing-masing kubu terus berlomba memperkuat diri. Dalam parade militer yang digelar di Benghazi pada 26 Mei lalu, militer Libya versi pemerintahan Timur di bawah pimpinan Jenderal Khalifa Haftar memperlihatkan sejumlah alutsista baru yang mencuri perhatian. Parade tersebut menampilkan sederet persenjataan modern buatan Rusia, menandai peningkatan signifikan dalam arsenal militer Libya Timur sepanjang setahun terakhir.

Di antara peralatan baru yang ditampilkan adalah dua unit sistem pertahanan udara Tor-M1-2U dan dua peluncur roket BM-30 Smerch kaliber 300 mm. Kehadiran sistem Tor tersebut merupakan yang pertama kalinya terlihat dalam parade militer Libya Timur, menandakan bahwa Moskow memang aktif memasok alutsista ke pasukan Haftar. Sistem Tor dikenal efektif untuk menghadang ancaman udara jarak pendek hingga menengah, termasuk drone, rudal jelajah, dan pesawat tempur.

Selain itu, parade itu juga memperlihatkan deretan kendaraan tempur infanteri, meriam anti-pesawat ZSU-23-4 Shilka, dan tank-tank T-62 yang sudah mengalami upgrade. Meski usia tank-tank ini terbilang tua, pembaruan sistem optik dan persenjataan membuatnya tetap relevan di medan perang gurun Libya. Beberapa kendaraan tempur diduga berasal dari sisa stok lama Rusia atau bahkan rampasan dari konflik di Suriah yang didistribusikan ulang ke Libya.

Sumber intelijen regional menyebut bahwa Rusia selama ini memang menjaga jalur suplai senjata ke Libya Timur melalui pelabuhan Tobruk dan pangkalan udara al-Khadim, yang sudah lama dikuasai oleh kelompok Haftar. Selain peralatan berat, sejumlah drone pengintai dan amunisi berpemandu presisi juga dilaporkan masuk dalam paket bantuan militer dari Moskow ke Benghazi.

Sementara itu, di Tripoli, pemerintahan rival yang diakui oleh PBB masih mengandalkan alutsista buatan Turki. Ankara menjadi penyokong utama militer Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) sejak 2019, dengan mengirimkan drone Bayraktar TB2, sistem pertahanan udara Korkut, hingga kapal serbu cepat. Kolaborasi ini terbukti mengubah peta kekuatan saat Tripoli mampu memukul mundur pasukan Haftar dari ibu kota pada 2020 lalu.

Kini, keseimbangan kekuatan antara dua pemerintahan Libya ini semakin menarik dicermati. Dengan masuknya Tor dan BM-30 Smerch ke kubu Timur, Pemerintah Haftar jelas berupaya mengimbangi dominasi udara dan artileri Turki yang selama ini menjadi keunggulan Tripoli. Sistem BM-30 misalnya, mampu meluncurkan proyektil hingga jarak 90 km, jauh melampaui jangkauan artileri konvensional di wilayah tersebut.

Meski demikian, Pemerintah Tripoli tetap memegang keunggulan teknologi lewat drone tempur Bayraktar yang terbukti efektif dalam peperangan bergerak di wilayah padang pasir Libya. Dalam berbagai serangan sebelumnya, drone-drone ini berhasil menghancurkan konvoi logistik, sistem pertahanan udara, hingga posisi artileri pasukan Haftar dengan presisi tinggi.

Keunggulan udara yang dipegang Tripoli memang membuat Haftar terpaksa memperkuat sistem pertahanan udara jarak pendek seperti Tor, guna mengantisipasi gelombang serangan drone di medan terbuka. Selain itu, pengiriman rudal BM-30 juga diyakini bertujuan untuk memberikan daya tembak jarak jauh yang mampu menjangkau posisi militer Tripoli tanpa harus terlalu dekat ke garis depan.

Namun di sisi lain, Pemerintah Tripoli didukung langsung oleh Turki secara diplomatik dan logistik, termasuk pelatihan militer di pangkalan Mitiga. Turki secara rutin mengirimkan peralatan komunikasi, kendaraan lapis baja, dan peralatan tempur modern lain untuk memperkuat posisi Tripoli di Libya barat.

Sementara di Timur, Haftar juga membangun aliansi senyap dengan Rusia dan sejumlah kontraktor militer bayaran seperti Wagner Group. Meski Wagner secara formal telah mundur dari beberapa area, namun jaringan mereka diyakini masih aktif di beberapa titik strategis di Libya Timur, khususnya untuk operasi pengamanan fasilitas minyak dan pelabuhan.

Secara keseluruhan, kekuatan militer di Libya kini terbagi dalam dua blok besar: Timur dengan pasokan Rusia dan Selatan yang dikuasai Haftar, serta Barat yang dipersenjatai Turki. Keduanya masih mengandalkan pasokan dari luar negeri untuk memperkuat posisi masing-masing karena industri pertahanan domestik Libya nyaris lumpuh sejak 2011.

Jika perang total pecah kembali, keseimbangan militer akan sangat ditentukan oleh efektivitas sistem pertahanan udara dan serangan drone. Tripoli memiliki keunggulan drone tempur dan dukungan logistik cepat dari Turki, sedangkan Haftar mengandalkan rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara baru untuk menahan serangan.

Dalam kondisi saat ini, pengamat militer memperkirakan keunggulan Tripoli di udara masih sulit ditandingi, sementara Haftar lebih unggul dalam artileri berat dan penguasaan area pedalaman. Perang darat bisa berjalan berimbang, tetapi di langit Libya, drone-drone Turki tetap menjadi ancaman utama bagi pasukan Timur.

Konflik ini sekaligus mencerminkan persaingan geopolitik lebih luas antara Turki dan Rusia di Afrika Utara. Masing-masing negara memanfaatkan faksi lokal sebagai proxy untuk mengamankan kepentingan minyak dan pengaruh strategis di wilayah pesisir Mediterania. Seiring terus masuknya alutsista baru dari kedua negara, Libya diprediksi tetap jadi arena pertarungan proksi paling aktif di kawasan itu.

Baca selanjutnya

internasional

Libya Timur Pamer Senjata Baru dari Rusia

Admin2

Politik Palestina di Gaza Diinfiltrasi Israel

Kabar mengejutkan datang dari Jalur Gaza setelah laporan media IsraelHayom mengungkap dugaan keterlibatan Israel dalam membentuk dan mendukung kelompok bersenjata lokal untuk menggoyang pemerintahan yang berkuasa di Gaza. Tuduhan ini mencuat usai insiden bentrokan di Rafah Timur yang memakan korban jiwa dan memperkeruh situasi politik internal Palestina.

Kelompok milisi yang disebut-sebut bernama “Pasukan Rakyat” dipimpin seorang tokoh kontroversial bernama Abu Shabab. Pemerintah Gaza yang dipimpin Hamas menuduh pria ini sebagai alat Israel yang sengaja ditanam untuk memecah belah solidaritas rakyat Palestina. Seorang sumber lokal menyebutnya sebagai boneka yang dipakai untuk memperlemah front perlawanan dari dalam.

Dalam beberapa pekan terakhir, bentrokan bersenjata antara Pasukan Rakyat dan pasukan keamanan pemerintah terus terjadi di wilayah timur Rafah.

Sementara itu, juru bicara Pasukan Rakyat justru balik menuding pemerintah di Gaza sebagai otoritas ilegal yang telah kehilangan legitimasi. Menurutnya, protes warga selama beberapa bulan terakhir menjadi bukti bahwa rakyat muak dengan praktik korupsi, penimbunan bantuan kemanusiaan, dan penguasaan sepihak atas sumber daya di wilayah itu.

Abu Shabab sendiri, dalam rekaman suara yang beredar, menyerukan agar warga di Rafah Timur kembali ke rumah masing-masing karena situasi telah aman. Ia menjanjikan ketersediaan obat-obatan, makanan, dan perlindungan, serta bertekad melawan ketidakadilan yang menurutnya dilakukan oleh otoritas yang berkuasa di Gaza.

Lebih jauh, kelompok Pasukan Rakyat mengklaim berhasil merebut kendali atas beberapa wilayah di Rafah Timur dan mengamankan jalur distribusi bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Mereka juga menyatakan telah menjalin koordinasi dengan Otoritas Palestina di Tepi Barat, sesuatu yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh pemerintahan di Gaza.

Dalam pernyataannya, pemerintah Gaza menyebut milisi Abu Shabab sebagai kelompok kriminal yang dipersenjatai oleh Israel. Mereka merujuk pernyataan kontroversial mantan Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Liberman, yang sempat menyiratkan bahwa Israel memiliki hubungan diam-diam dengan kelompok bersenjata di Gaza.

Seorang sumber keamanan di Gaza menyebut dinamika ini sebagai ancaman serius yang dapat menarik simpati sejumlah warga yang selama ini kecewa terhadap pemerintahan yang berkuasa. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang memburuk, genosida yang berlanjut oleh Israel dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tidak merata, ketegangan sosial mudah sekali disulut.

Konflik internal ini dinilai dapat memperlemah posisi pemerintahan di Gaza yang saat ini menghadapi tekanan militer dari Israel dan ketegangan diplomatik regional. Israel diduga sengaja mendorong perpecahan di dalam wilayah tersebut guna memperlemah kemampuan pemerintah dalam mengendalikan wilayah dan menghadapi serangan dari luar.

Menurut analis Timur Tengah, kolusi semacam ini sudah beberapa kali terjadi dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Dalam situasi terburuk, Israel menggunakan taktik proxy war dengan membiayai atau mendukung kelompok tertentu untuk menantang otoritas yang mengganggu kepentingannya di wilayah pendudukan.

Pemerintah Gaza mengingatkan bahwa tindakan Abu Shabab dan milisinya bukan saja membahayakan keamanan sipil, tetapi juga memberi celah bagi Israel untuk memperluas operasi militernya. Mereka menyebut kelompok ini sebagai alat asing yang disamarkan sebagai pasukan pembela rakyat.

Warga sipil di Rafah Timur mengaku khawatir dengan situasi yang berkembang. Banyak yang takut terjebak di antara dua kekuatan bersenjata, apalagi wilayah itu sudah sejak lama menjadi target serangan udara Israel dan blokade ketat yang memperparah krisis kemanusiaan.

Sementara itu, kelompok Pasukan Rakyat terus memanfaatkan isu distribusi bantuan kemanusiaan sebagai alat propaganda untuk menggalang dukungan rakyat. Mereka menuding pemerintah Gaza menjual bantuan di pasar gelap dan memonopoli akses bantuan bagi kalangan tertentu.

Di tingkat regional, isu ini memicu reaksi beragam. Beberapa pejabat Pemeritahan Palestina di ibukota sementara Ramallah dilaporkan tertarik menjajaki kerja sama dengan kelompok Abu Shabab demi melemahkan posisi pemerintahan di Gaza, meski hal ini belum diakui secara terbuka.

Pemerintah Gaza pun memperingatkan Mesir dan Qatar, dua mediator utama Palestina, untuk tidak terjebak dalam skema politik Israel yang bertujuan menciptakan kekacauan internal di wilayah tersebut. Mereka mendesak kedua negara itu tetap menjaga posisi netral dan mendorong rekonsiliasi nasional.

Analis keamanan menyebut, jika situasi ini dibiarkan, bisa saja Gaza terpecah ke dalam kantong-kantong wilayah kecil yang dikendalikan kelompok-kelompok milisi bersenjata. Hal itu akan memperburuk stagnasi politik Palestina dan memudahkan Israel mengendalikan situasi.

Krisis internal ini menjadi preseden berbahaya, di mana kekuatan eksternal diduga berkolaborasi dengan tokoh lokal untuk merusak persatuan rakyat Palestina. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin konflik bersenjata antar faksi akan kembali pecah secara luas di Jalur Gaza.

Pemerintah Gaza menyatakan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti berkhianat dan bekerja sama dengan Israel. Mereka berjanji akan membersihkan wilayah itu dari infiltrasi kelompok-kelompok bayaran yang mengancam keamanan nasional Palestina.

Sampai saat ini, bentrokan sporadis masih terjadi di sejumlah wilayah di Rafah dan Khan Younis. Situasi keamanan di Gaza kian rapuh, dan Israel diperkirakan akan terus memanfaatkan perpecahan ini untuk mengatur ulang peta kekuasaan di wilayah kantong Palestina tersebut.

Di Jalur Gaza, pemerintahan yang dikelola otoritas lokal sejak 2007 memiliki struktur pemerintahan semi lengkap dengan sejumlah kementerian yang menjalankan berbagai urusan sipil, sosial, ekonomi, dan keamanan. Jumlah kementerian yang aktif di Gaza saat ini mencapai sekitar 18 lembaga utama, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, hingga Urusan Wakaf dan Agama. Struktur ini berjalan secara de facto meski tak diakui oleh Pemerintahan Palestina di Ramallah yang secara sepihak membubarkan pemerintahan sah Hamas dan parlemenn.

Hubungan antara pemerintahan di Gaza dan Ramallah sangat rumit dan penuh ketegangan sejak perpecahan politik yang dimulai setelah Pemilu 2006. Salah satu isu paling sensitif adalah soal gaji para pegawai negeri sipil di Jalur Gaza. Sejak 2007, setelah pemerintah di Ramallah kehilangan kendali atas Gaza, gaji sebagian besar pegawai sipil di sana dibekukan atau dibayarkan secara tidak rutin.

Ramallah selama bertahun-tahun hanya membayarkan gaji pegawai yang dianggap loyal kepada pemerintahan pusat Ramallah, sementara pegawai yang bekerja di bawah struktur pemerintahan Gaza hasil pemilu 2006 kerap diabaikan. Banyak dari pegawai di Gaza akhirnya menerima gaji parsial atau bantuan insentif dari pemerintahan lokal di Gaza, yang bersumber dari pendapatan pajak lokal dan bantuan kemanusiaan terbatas.

Kondisi ini memperburuk ketegangan di masyarakat karena menciptakan ketimpangan kesejahteraan di antara pegawai negeri. Pemerintah Gaza berulangkali menuduh Ramallah menggunakan kebijakan gaji sebagai alat tekanan politik untuk memperlemah legitimasi pemerintahan lokal. Di sisi lain, Ramallah menuding pemerintah Gaza melakukan perekrutan ilegal dan membangun pemerintahan paralel yang bertentangan dengan perjanjian nasional.

Ketegangan ini juga berdampak langsung terhadap layanan publik karena banyak pegawai pemerintah di Gaza terpaksa bekerja tanpa kepastian upah tetap, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat akibat blokade Israel dan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Hingga kini, berbagai upaya rekonsiliasi yang difasilitasi Mesir dan Qatar selalu kandas, salah satunya karena isu sensitif soal penggajian pegawai ini.

Situasi ini turut dimanfaatkan Israel dalam taktik pecah belah, di mana ketegangan internal antara Gaza dan Ramallah dimaksimalkan untuk memperlemah posisi Palestina secara keseluruhan dalam percaturan politik regional. Sebagian pengamat menyebut selama dua pemerintahan ini tidak mampu menyatukan kebijakan dan menyelesaikan sengketa administratif seperti soal gaji pegawai dan pengakuan jabatan, maka perjuangan politik Palestina akan terus terbelah dan stagnasi.

Baca selengkapnya

internasional

Politik Palestina di Gaza Diinfiltrasi Israel

Admin2

Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi Jadi Isu Utama di Politik Hadramut Yaman

Provinsi Hadramaut kini menjadi episentrum ketegangan politik baru di Yaman. Di tengah konflik nasional yang tak kunjung selesai, provinsi terbesar dan terkaya itu menghadapi dua arus besar: antara tuntutan kemerdekaan penuh dan opsi otonomi dalam kerangka negara persatuan. Kondisi ini membuat Hadramaut tak sekadar menjadi panggung politik lokal, melainkan ajang perebutan pengaruh antar kekuatan regional dan internasional yang berkepentingan atas kekayaan alamnya.

Secara geografis dan ekonomi, Hadramaut memegang posisi vital. Wilayah ini mencakup sekitar 36% dari luas daratan Yaman dan memiliki pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Mukalla dan Al-Shihr, serta Pelabuhan Minyak Al-Dabba yang menjadi nadi utama ekspor minyak negeri itu. Lebih dari 80% produksi minyak Yaman berasal dari wilayah ini, menjadikannya lumbung devisa yang diperebutkan berbagai kekuatan politik dan militer.

Di Hadramaut, ketegangan politik bukanlah hal baru. Sejak 2013, sejumlah aliansi suku lokal membentuk Himpunan Suku Hadramaut sebagai wadah memperjuangkan hak-hak politik dan ekonomi mereka. Awalnya bersifat sosial-budaya, namun perlahan berkembang menjadi kekuatan politik signifikan yang kini menuntut otonomi bahkan opsi menentukan nasib sendiri di tengah kekacauan nasional.

Pekan-pekan terakhir, provinsi ini kembali panas setelah aliansi suku tersebut menggelar demonstrasi besar-besaran yang secara terang-terangan menyerukan otonomi penuh. Ini adalah pergerakan politik paling terbuka dalam satu dekade terakhir, menandai babak baru dinamika Hadramaut yang selama ini cenderung adem di permukaan namun bergejolak di bawah.

Dewan Transisi Selatan (STC) yang selama ini mengusung agenda separatisme di Yaman selatan, tak tinggal diam. Mereka mengerahkan pasukan dari wilayah Aden, Lahij, dan Dhale ke perbatasan Hadramaut. Langkah ini memicu ketegangan baru karena dianggap sebagai upaya memaksakan pengaruh luar terhadap wilayah yang selama ini dikenal memiliki kekuatan suku yang solid dan resisten terhadap intervensi eksternal.

Aliansi suku Hadramaut, dalam pernyataannya, menolak kehadiran pasukan STC. Mereka menyebut masuknya lebih dari 2.500 milisi dari luar provinsi pada April lalu sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan lokal dan upaya merusak tatanan sosial di wilayah mereka. Ketegangan ini pun diperparah oleh pernyataan keras sejumlah tokoh lokal yang menuduh pemerintah pusat di Aden gagal menjaga netralitas wilayah Hadramaut.

Di tengah situasi ini, dua opsi politik mengemuka bagi Hadramaut: merdeka sepenuhnya atau memperoleh otonomi khusus dalam kerangka negara Yaman yang bersatu. Pilihan merdeka memang menggoda sebagian elit lokal, mengingat potensi ekonomi yang dimiliki wilayah ini cukup untuk menopang pemerintahan mandiri. Namun, opsi ini berisiko memicu reaksi keras dari pemerintah pusat dan negara-negara regional.

Sementara opsi otonomi dinilai lebih realistis dan dapat diterima banyak pihak. Dengan status otonomi, Hadramaut bisa mengelola sendiri kekayaan alamnya, membentuk angkatan keamanan lokal, serta menentukan kebijakan ekonomi dan sosial tanpa harus terlepas dari kerangka negara Yaman. Sejumlah analis menilai, opsi ini lebih masuk akal untuk jangka menengah, sembari menunggu kondisi politik nasional stabil.

Saat ini, pemerintahan lokal Hadramaut memang berperan penting dalam meredam ketegangan. Namun lemahnya pengaruh pemerintah pusat di wilayah ini membuat aliansi suku dan kelompok bersenjata lokal semakin percaya diri mengambil peran politik lebih besar. Kondisi inilah yang membuat ketegangan di Hadramaut berbeda dari wilayah-wilayah lain di Yaman.

Pelabuhan Mukalla dan Al-Shihr menjadi titik strategis tak hanya untuk perdagangan minyak, tapi juga sebagai jalur logistik utama ke provinsi-provinsi timur dan selatan Yaman. Kepentingan atas pelabuhan ini membuat Hadramaut menjadi rebutan, tak hanya antara kelompok lokal dan pemerintah pusat, tapi juga kekuatan regional seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Keberadaan cadangan minyak terbesar di Yaman di wilayah ini membuatnya menjadi target pengaruh politik luar. Tidak heran jika setiap perkembangan di Hadramaut selalu mendapat perhatian khusus dari Riyadh dan Abu Dhabi. Kedua negara memiliki kepentingan agar wilayah ini tetap stabil dan bisa dikendalikan sesuai alur geopolitik regional.

Sejumlah pengamat memprediksi, bila situasi politik nasional Yaman tak kunjung membaik, Hadramaut akan semakin berani menempuh opsi otonomi. Aliansi suku yang kuat, kontrol atas sumber daya energi, dan posisi geografis yang strategis menjadi faktor penentu yang bisa mengantarkan wilayah ini memperoleh status politik khusus.

Namun, suara kehati-hatian datang dari sejumlah tokoh masyarakat dan pers lokal. Mereka menilai, terlalu dini bicara kemerdekaan atau otonomi jika kondisi ekonomi rakyat Hadramaut masih tertinggal. Saat ini, banyak wilayah pedalaman Hadramaut masih terisolasi, akses kesehatan terbatas, dan tingkat pengangguran tinggi di kalangan pemuda.

Oleh sebab itu, langkah bijak saat ini menurut sebagian kalangan adalah fokus membenahi infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan memaksimalkan pengelolaan hasil minyak untuk kesejahteraan rakyat Hadramaut. Baru setelah itu, wacana soal status politik wilayah ini bisa dibicarakan lebih rasional dan terbuka.

Sejumlah analis juga menilai, opsi otonomi dengan pola federalisme longgar bisa menjadi jalan tengah yang menghindarkan Hadramaut dari konflik bersenjata terbuka. Dengan pola ini, wilayah tersebut bisa tetap menjadi bagian dari negara Yaman, tapi memiliki keleluasaan mengatur kebijakan ekonomi, pendidikan, dan keamanan sendiri.

Apapun keputusannya nanti, Hadramaut tetap menjadi provinsi kunci dalam peta politik Yaman. Jika konflik di wilayah ini meledak, dampaknya akan merembet ke seluruh kawasan selatan dan timur Yaman, bahkan bisa mempengaruhi jalur perdagangan minyak di Laut Arab dan Teluk Aden yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi kawasan.

Baca selanjutnya

internasional

Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi Jadi Isu Utama di Politik Hadramut Yaman

Admin2 Thursday, June 26, 2025

Cegah Serangan Siber, Iran Andalkan Intranet Nasional Sembari Bangun Kemandirian Digital

Di tengah meningkatnya ketegangan regional dan gelombang serangan siber yang makin intensif, Pemerintah Iran mengambil langkah strategis dengan memutus akses internet global dan mengandalkan jaringan intranet nasional. Keputusan ini bukan hanya bentuk pertahanan siber, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang membangun kedaulatan digital. Dengan mengandalkan National Information Network (NIN), Iran ingin menciptakan ekosistem digital mandiri yang dapat berkembang tanpa intervensi asing.

Penggunaan intranet nasional bukanlah hal baru bagi negara-negara besar. Salah satu contoh paling berhasil adalah Tiongkok yang dalam dua dekade terakhir membangun industri digital domestik yang kuat melalui kebijakan pembatasan terhadap aplikasi luar dan pemberdayaan platform lokal. Perusahaan seperti WeChat, Alibaba, Baidu, dan TikTok pada awalnya berkembang dalam ekosistem intranet yang terproteksi sebelum melebarkan sayap ke pasar global. Iran kini mencoba mengikuti pendekatan serupa dengan menumbuhkan potensi dalam negeri.

Iran telah mengembangkan berbagai aplikasi dan platform lokal untuk menggantikan layanan luar negeri yang terblokir. Aplikasi pesan instan seperti Soroush, Bale, dan Gap kini menjadi alat komunikasi utama warga. Untuk video berbasis daring, platform Aparat tampil sebagai alternatif YouTube, sementara Rubika menjadi pusat hiburan yang menggabungkan fitur-fitur Instagram, TikTok, dan Netflix versi lokal. Dengan ekosistem ini, Iran ingin mendorong lahirnya unicorn teknologi dari dalam negeri.

Dalam jangka pendek, pemutusan akses internet global memang menimbulkan disrupsi. Namun, pemerintah Iran menilai keputusan ini sebagai bentuk investasi jangka panjang demi membangun fondasi ekonomi digital yang lebih berdaulat. Dalam kondisi ini, perusahaan lokal diberi prioritas penuh untuk tumbuh tanpa harus bersaing dengan raksasa asing yang biasanya datang dengan modal besar dan teknologi canggih. Pasar domestik Iran yang besar dan potensial menjadi ladang subur bagi pengusaha muda dan startup teknologi.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan platform perdagangan elektronik lokal, dompet digital, dan sistem perbankan berbasis NIN. Langkah ini tidak hanya untuk menjaga keamanan data, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi nasional dari dalam. Dengan dukungan penuh dari regulator, perusahaan teknologi Iran mendapat ruang luas untuk berekspansi tanpa tekanan dari kompetitor asing.

Meskipun banyak tantangan, keputusan Iran ini juga membuka ruang besar bagi inovasi lokal. Banyak perusahaan rintisan kini berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan, layanan pendidikan daring, dan platform logistik berbasis NIN. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi fondasi ekonomi digital baru yang tidak rentan terhadap embargo atau sanksi luar negeri.

Keamanan menjadi alasan utama di balik kebijakan ini. Serangkaian serangan siber yang menyerang sektor perbankan, kripto, dan industri vital Iran mendorong pemerintah untuk mengambil langkah protektif. Dengan mengisolasi jaringan dari koneksi global, Iran berharap bisa menutup celah infiltrasi yang digunakan kelompok peretas seperti Predatory Sparrow, yang dalam beberapa bulan terakhir melakukan berbagai serangan strategis.

Namun Iran tidak sepenuhnya menutup mata terhadap kebutuhan komunikasi masyarakat. Semua layanan dasar—mulai dari email, berita, hiburan, hingga pendidikan—tetap tersedia melalui jalur intranet nasional. Sistem pendidikan jarak jauh dan kuliah daring tetap berjalan, begitu juga dengan layanan perbankan domestik. Bahkan, banyak institusi mulai menggagas platform khusus untuk konsultasi medis dan layanan hukum berbasis daring.

Upaya ini didukung pula oleh kemajuan infrastruktur digital nasional. Jaringan fiber optik domestik diperluas untuk memastikan konektivitas cepat di seluruh provinsi, sementara pusat data lokal diperbesar untuk menopang kebutuhan penyimpanan dan distribusi data masyarakat. Pemerintah juga mempercepat pelatihan tenaga kerja digital agar dapat memenuhi kebutuhan industri teknologi yang berkembang cepat.

Langkah ini membawa semangat baru di kalangan pelaku industri dalam negeri. Banyak startup Iran yang sebelumnya kesulitan bersaing kini punya ruang untuk tumbuh. Mereka tidak lagi dibayangi oleh dominasi aplikasi asing, tetapi punya peluang untuk membentuk ekosistem baru yang sesuai dengan karakteristik lokal, baik dari segi bahasa, budaya, maupun kebijakan privasi nasional.

Pemerintah bahkan berencana memberikan insentif dan dana hibah kepada pengembang aplikasi lokal yang mampu menciptakan platform unggulan. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan Iran sebagai kekuatan digital regional yang mandiri, tangguh, dan tidak tergantung pada teknologi asing. Iran ingin meniru keberhasilan Tiongkok dalam menciptakan ekosistem digital yang mampu bersaing di pasar global dari pijakan domestik yang kuat.

Langkah ini juga memberi sinyal kepada negara-negara lain bahwa kedaulatan digital adalah elemen strategis yang harus dijaga dalam era perang hibrida. Iran menunjukkan bahwa penguasaan atas jaringan, data, dan sistem informasi nasional adalah bagian penting dari pertahanan negara modern. Dalam era di mana informasi adalah senjata, kontrol atas infrastruktur digital adalah benteng utama.

Meski layanan seperti Starlink mencoba memberi akses internet dari luar, pemerintah Iran tetap menekankan pentingnya keamanan nasional. Mereka membuka ruang bagi komunikasi darurat, namun menegaskan bahwa setiap bentuk konektivitas harus melalui protokol keamanan negara. Hal ini bukan bentuk pembatasan, melainkan perlindungan terhadap keutuhan sistem digital nasional.

Masyarakat Iran secara bertahap mulai terbiasa dengan sistem ini. Banyak generasi muda yang justru tertantang untuk menciptakan aplikasi dan inovasi baru dalam ekosistem lokal. Dengan dukungan dari lembaga pendidikan, inkubator startup, dan komunitas teknologi, muncul gelombang baru kreator digital yang ingin menjadi pemimpin di pasar domestik.

Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengintegrasikan sistem transportasi, energi, dan layanan publik ke dalam platform berbasis NIN. Ini akan membuat Iran tidak hanya mandiri secara digital, tetapi juga lebih efisien dan responsif dalam pelayanan publik. Transformasi digital ini diharapkan bisa mengangkat produktivitas nasional dan mengurangi ketergantungan pada sistem luar.

Pengalaman Iran dalam membangun intranet nasional bisa menjadi pelajaran bagi banyak negara berkembang yang ingin melindungi data warganya dan membangun kedaulatan digital. Meski awalnya tampak drastis, pendekatan ini membuka ruang untuk kebangkitan teknologi lokal yang lebih kontekstual, terjangkau, dan berorientasi jangka panjang.

Kemandirian digital tidak tercipta dalam semalam, tetapi Iran telah menunjukkan komitmennya untuk bergerak ke arah tersebut. Dengan dorongan inovasi dari dalam dan pembatasan gangguan dari luar, masa depan ekosistem teknologi Iran tidak lagi bergantung pada Silicon Valley, tetapi pada para inovator muda dari Teheran, Shiraz, hingga Mashhad.

Di tengah tekanan geopolitik dan isolasi, Iran memilih membangun kekuatan dari dalam. Dengan memanfaatkan jaringan intranet nasional, negara ini tidak hanya bertahan, tetapi juga merancang masa depan digital yang lebih berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

Dibuat oleh AI

internasional

Cegah Serangan Siber, Iran Andalkan Intranet Nasional Sembari Bangun Kemandirian Digital

Admin2 Sunday, June 22, 2025

Golan: Aneksasi Perlahan oleh Israel, Dunia Membisu

Dataran Tinggi Golan kerap terlupakan dari peta penjajahan Israel yang selama ini lebih difokuskan pada Gaza yang kini jadi korban genosida dan Tepi Barat di Palestina. Padahal, wilayah yang secara hukum internasional masih dianggap milik Suriah ini telah dijadikan target aneksasi bertahap oleh Tel Aviv selama lebih dari lima dekade terakhir. Dimulai dari perang enam hari tahun 1967, Golan direbut oleh militer Israel dari tangan Suriah dan sejak itu menjadi bagian dari wilayah yang dikontrol militer Zionis.

Selama bertahun-tahun, Israel membangun permukiman ilegal di wilayah ini sembari secara sistematis menggusur warga Suriah asli yang memilih bertahan. Meskipun Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan terus mengeluarkan resolusi yang menolak klaim kedaulatan Israel atas Golan, langkah-langkah aneksasi terus berjalan secara de facto. Puncaknya adalah pada Desember 1981 ketika Israel mengesahkan Undang-Undang Dataran Tinggi Golan yang secara sepihak menyatakan wilayah itu sebagai bagian dari negara Israel.

Padahal, rancangan undang-undang itu sempat ditolak mayoritas parlemen Israel awal tahun yang sama. Namun, setelah pemilu legislatif Juni 1981 yang memperkuat posisi Likud dan Menachem Begin, undang-undang tersebut lolos tanpa banyak perlawanan. Dunia mengecam, tetapi tak berdaya. AS di bawah pemerintahan Trump bahkan mengakui kedaulatan Israel atas Golan pada 2019, sebuah langkah yang hanya diikuti oleh segelintir negara lain.

Kondisi Golan kini sangat berbeda dibandingkan sebelum tahun 1967. Kota-kota seperti Majdal Shams, Buq’ata, dan Ein Qiniyye kini dihuni oleh warga Suriah keturunan Druze yang sebagian besar masih menolak kewarganegaraan Israel. Mereka menjadi kelompok stateless yang hidup di bawah sistem hukum Israel namun tidak diakui sebagai warga negara penuh. Mereka seringkali menghadapi diskriminasi administratif dan kesulitan mengakses layanan dasar.

Sementara itu, permukiman Yahudi terus diperluas dengan investasi negara dan kemudahan dari otoritas Israel. Infrastruktur, jalan penghubung, dan fasilitas publik hanya dibangun di kawasan pemukiman Yahudi. Kawasan Druze dan warga Suriah lokal dibiarkan stagnan. Hal ini merupakan bagian dari strategi demografis untuk mengubah komposisi populasi wilayah secara permanen, sebagaimana pernah diterapkan Israel di Yerusalem Timur.

Masyarakat internasional terus mengulang frasa usang tentang “solusi dua negara” dan “status final dalam perundingan damai”, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aneksasi de facto sudah terjadi. Golan secara hukum masih milik Suriah, namun secara administrasi dan militer dikendalikan penuh oleh Israel. Bahkan beberapa wilayah seperti Quneitra, yang dulu sempat dikembalikan secara simbolis ke Suriah usai Perang Yom Kippur, kini secara perlahan dikuasai ulang oleh Israel pasca-perang saudara Suriah.

Jika tren ini berlanjut, nasib warga Golan yang tidak memegang paspor Israel akan semakin terpinggirkan. Dalam skenario terburuk, mereka bisa mengalami nasib serupa seperti warga Palestina di Yerusalem Timur yang dihapuskan hak tinggalnya melalui undang-undang pemukiman dan pembatasan kependudukan. Golan bisa menjadi model kolonisasi yang lebih "sunyi", namun tak kalah sistematis dari wilayah lainnya.

Israel juga memanfaatkan kekacauan di Suriah untuk melegitimasi keberadaannya di Golan. Dengan narasi “membendung terorisme” dan “mencegah pengaruh Iran”, Israel berhasil menjustifikasi ekspansi ke arah timur bahkan kadang melintasi zona demiliterisasi yang dibentuk PBB. Setiap kali Suriah melemah, Israel memperkuat cengkeramannya di Golan dengan dalih keamanan.

Di sisi lain, warga Golan menghadapi dilema identitas. Generasi muda Druze kini tumbuh dalam sistem pendidikan Israel, berbicara dalam bahasa Ibrani, dan terpapar media Israel, namun mereka tetap mengidentifikasi diri sebagai warga Suriah. Sebagian kecil menerima paspor Israel demi kemudahan hidup, tetapi mayoritas tetap menolak dengan risiko keterpinggiran administratif.

Skenario masa depan Golan semakin suram jika tak ada intervensi nyata dari dunia internasional. Tanpa proses rekonsiliasi yang adil, kawasan ini bisa menjadi bom waktu baru dalam konflik Timur Tengah. Jika suatu hari Suriah kembali stabil, kemungkinan konflik terbuka dengan Israel pun tak bisa dikesampingkan. Terlebih bila kepemimpinan baru di Damaskus memprioritaskan pemulihan wilayah-wilayah yang diduduki.

Peran PBB tampak lemah dalam menanggapi aneksasi Golan. Resolusi demi resolusi hanya menjadi arsip diplomatik tanpa kekuatan mengikat. Bahkan pengiriman pasukan pemantau seperti UNDOF tak mampu menghentikan perubahan de facto yang dilakukan Israel di lapangan. Upaya diplomatik menjadi tak berarti jika tak diiringi tekanan ekonomi dan politik terhadap Israel.

Golan juga memiliki nilai strategis tinggi karena posisinya yang menghadap Dataran Damaskus dan mengontrol sumber air utama wilayah tersebut. Ini menjadi alasan utama Israel enggan melepasnya. Dalam banyak skenario militer, Golan adalah titik krusial untuk mempertahankan atau melancarkan serangan. Nilai ini membuat Golan tetap menjadi fokus utama strategi keamanan Israel.

Sebagai catatan sejarah, aneksasi Golan mencerminkan kegagalan kolektif masyarakat internasional dalam menegakkan hukum internasional. Ketika pelanggaran hukum dilakukan secara bertahap dan tidak mendapat respons keras, maka pelanggaran tersebut akan menjadi norma baru. Kasus Golan bisa menjadi preseden berbahaya bagi wilayah-wilayah lain yang mengalami nasib serupa.

Kini, warga Golan yang tidak menjadi warga Israel hidup dalam ketidakpastian. Mereka bukan warga Suriah secara administratif, bukan warga Israel secara hukum, dan terjebak dalam realitas kolonialisme modern. Dunia harus kembali membuka mata terhadap Golan, bukan hanya Gaza dan Tepi Barat. Tanpa keadilan untuk Golan, perdamaian di Timur Tengah hanyalah ilusi yang terus dikumandangkan tanpa makna.

Baca selanjutnya

internasional

Golan: Aneksasi Perlahan oleh Israel, Dunia Membisu

Admin2

Mungkinkah Libya Punya Mobil Listrik Buatan Sendiri?

Peresmian stasiun pengisian daya mobil listrik pertama di Tripoli, ibu kota Libya, menjadi sinyal kecil namun penuh arti bahwa negara di Afrika Utara ini tengah mencoba bangkit dan memasuki era baru teknologi bersih. Stasiun yang berlokasi di Barkadjo Towers No. 1, tepat di jantung Tripoli, menjadi simbol awal dari cita-cita besar yang telah lama dikubur dalam reruntuhan perang saudara dan kekacauan pasca-rezim Muammar Khadafi.

Selama berkuasa lebih dari empat dekade, Khadafi dikenal bukan hanya karena kebijakan nyentriknya, tetapi juga karena ambisinya yang tak pernah padam untuk menjadikan Libya sebagai kekuatan besar, baik di dunia Arab maupun di benua Afrika. Di antara berbagai proyek utopisnya, impian menjadikan Libya memiliki industri otomotif nasional sempat mencuat, meski tidak pernah benar-benar terealisasi secara teknis dan berkelanjutan.

Kini, di tengah bayang-bayang masa lalu yang kontroversial dan masa kini yang masih dipenuhi tantangan, muncul pertanyaan realistis: apakah Libya bisa ikut bersaing dalam industri mobil listrik yang kini menjadi masa depan otomotif global? Atau, mungkinkah Libya lebih cocok mengambil peran sebagai produsen komponen pendukung seperti baterai, ban, atau perangkat elektronik kendaraan?

Dengan cadangan mineral yang belum sepenuhnya dieksplorasi, tenaga kerja yang terampil masih terbatas, serta infrastruktur industri yang belum stabil, sebagian analis menilai Libya masih jauh dari siap untuk memproduksi mobil listrik secara utuh. Namun peluang tetap terbuka untuk memulai dari lini produksi yang lebih sederhana namun strategis, seperti produksi komponen baterai berbasis litium, pengolahan logam tanah jarang, atau bahkan pembuatan ban dengan teknologi daur ulang.

Langkah awal yang bisa ditempuh Libya adalah memetakan kekayaan sumber daya alamnya yang relevan dengan industri kendaraan listrik. Jika ditemukan kandungan mineral penting seperti kobalt, nikel, atau litium, Libya dapat menawarkannya kepada investor sebagai keunggulan komparatif. Bahkan negara ini bisa menjalin kemitraan dengan produsen global sebagai bagian dari rantai pasok internasional.

Libya juga dapat menargetkan pembuatan suku cadang kendaraan yang tidak terlalu kompleks secara teknologi, namun tetap vital secara industri, seperti rangka, kaca mobil, atau sistem pendingin. Keberhasilan di bidang ini bisa membuka jalan bagi pengembangan industri pendukung lain, sebelum akhirnya melangkah ke tahap perakitan dan produksi mobil secara utuh.

Namun untuk merealisasikan mimpi besar memiliki industri mobil nasional, Libya butuh lebih dari sekadar sumber daya. Diperlukan stabilitas politik, iklim investasi yang aman, tenaga kerja terlatih, dan visi industri jangka panjang yang konsisten melampaui kepentingan politik jangka pendek. Mimpi Khadafi tentang mobil nasional tidak akan pernah terjadi jika negara terus dililit konflik faksi dan kekacauan birokrasi.

Pemerintah Libya yang kini berusaha merekonstruksi ulang fondasi negaranya harus menjadikan sektor otomotif ramah lingkungan sebagai salah satu prioritas nasional. Bukan hanya karena tren global, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan industri dalam negeri. Menarik investasi dari negara seperti Turki, Tiongkok, atau bahkan Uni Eropa bisa menjadi langkah awal memperkuat kapasitas teknis dan produksi.

Pengembangan pusat riset dan pelatihan teknik otomotif juga sangat penting. Tripoli atau Misrata dapat menjadi pusat pendidikan vokasi dan rekayasa industri, membekali generasi muda Libya dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun masa depan industri mereka sendiri. Langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga asing dalam jangka panjang.

Skenario paling realistis bagi Libya dalam 10 tahun ke depan adalah menjadi pusat produksi regional untuk komponen kendaraan listrik di Afrika Utara. Jika Libya bisa menyediakan listrik murah dari matahari dan tenaga angin, serta membangun jaringan logistik yang efisien, bukan tidak mungkin negeri ini akan dilirik sebagai basis manufaktur alternatif di luar Asia.

Stasiun pengisian daya yang baru diresmikan itu, meski kecil, adalah simbol tekad. Ia bisa menjadi titik tolak untuk membangun ekosistem kendaraan listrik lokal, dari penggunaan pribadi hingga transportasi publik. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kendaraan listrik ke dalam sistem bus kota atau layanan antar-jemput untuk mempercepat adopsi teknologi ini.

Di sisi lain, Libya juga bisa memanfaatkan narasi “mobil listrik buatan sendiri” sebagai alat unifikasi nasional. Setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara dan perpecahan, sebuah proyek industrial yang menyatukan anak muda dari berbagai wilayah dapat menjadi proyek identitas bersama yang melampaui batas politik.

Inspirasi bisa diambil dari negara-negara kecil seperti Vietnam yang melalui VinFast berhasil meluncurkan mobil listrik dalam waktu singkat. Meski banyak tantangan, tekad yang kuat dan dukungan negara menjadi kunci utama. Jika Vietnam bisa, mengapa Libya tidak?

Untuk itu, Libya harus mulai membentuk badan otoritatif setingkat kementerian khusus yang menangani strategi industri otomotif hijau, lengkap dengan peraturan, insentif pajak, dan jaminan keamanan investasi. Tanpa struktur kelembagaan yang kuat, mimpi membangun mobil listrik nasional hanya akan menjadi nostalgia masa lalu.

Khadafi, dengan segala kontroversinya, sempat bermimpi tentang Libya yang mandiri secara ekonomi dan teknologi. Mimpi itu gagal bukan karena visinya salah, tetapi karena pendekatannya yang tidak inklusif dan represif. Kini, dengan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif, rakyat Libya bisa mencoba mewujudkan ulang mimpi tersebut—dengan semangat baru dan strategi yang lebih realistis.

Mobil listrik buatan Libya mungkin belum akan lahir esok hari. Tapi fondasinya bisa dibangun hari ini, dimulai dari kerja keras membangun ekosistemnya, merancang peta jalan industri, dan menciptakan generasi yang tak hanya bisa membeli mobil, tapi juga menciptakannya. Masa depan Libya bisa dimulai dari garasi kecil di Tripoli—selama negara itu berani bermimpi dan bekerja untuk mewujudkannya.

Baca selanjutnya

internasional

Mungkinkah Libya Punya Mobil Listrik Buatan Sendiri?

Admin2 Saturday, June 21, 2025

Mossad dan Seni Sabotase di Dalam Iran

Terungkapnya operasi sabotase Israel dari dalam wilayah Iran mengejutkan publik dunia dan membuka kembali diskusi tentang kerentanan sistem keamanan negara-negara besar terhadap infiltrasi musuh. Dalam tayangan televisi pemerintah Iran, ditampilkan gambar truk, van, dan fasilitas produksi drone rahasia yang diduga digunakan oleh agen-agen Israel sebelum serangan besar-besaran pada 13 Juni 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa Mossad tidak hanya berhasil menembus pertahanan Iran, tetapi juga mengoperasikan sel-sel aktif dan fasilitas teknik di jantung Republik Islam.

Operasi ini menggunakan pendekatan yang kompleks namun presisi tinggi: menyusupkan agen, mendirikan lini produksi drone FPV secara sembunyi-sembunyi, serta mengangkut senjata menggunakan kendaraan sipil yang disamarkan. Salah satu fasilitas produksi bahkan berada di sebuah bangunan tiga lantai di dekat Teheran. Drone yang dirakit tersebut memiliki kemampuan menghindari radar dan secara spesifik digunakan untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Iran pada detik-detik pertama serangan Israel.

Keberhasilan Israel menunjukkan adanya kelemahan struktural di sistem keamanan internal Iran. Terlepas dari reputasi Republik Islam sebagai negara dengan jaringan keamanan yang ketat, fakta bahwa musuh berhasil membangun infrastruktur teknis di dalam negeri tanpa terdeteksi dalam waktu lama mengindikasikan celah serius dalam pengawasan wilayah, intelijen kontra-spionase, dan kontrol logistik internal.

Iran bukan satu-satunya negara besar yang mengalami penetrasi seperti ini. Rusia, yang memiliki salah satu militer dan sistem keamanan paling ketat di dunia, juga terbukti telah disusupi dalam beberapa operasi militer Ukraina. Serangan terhadap depot amunisi, ladang minyak, dan jalur logistik di dalam Rusia yang jauh dari garis perbatasan menjadi bukti bahwa teknik infiltrasi bukan hanya milik satu negara.

Ukraina menggunakan kombinasi sabotase jarak jauh, infiltrasi agen dalam negeri, dan serangan drone murah untuk menciptakan gangguan yang signifikan dalam sistem militer Rusia. Strategi ini memanfaatkan jaringan kolaborator lokal, sabotase sistem energi, serta manipulasi informasi dan komunikasi dalam negeri. Beberapa ledakan besar bahkan terjadi di kawasan yang sebelumnya dianggap mustahil ditembus.

Israel tampaknya meniru pendekatan Ukraina dalam menjangkau musuh jauh di dalam wilayahnya. Dengan memanfaatkan jaringan lokal di Iran, penggunaan teknologi kecil tapi efektif seperti drone FPV, serta kemampuan intelijen yang telah terbukti tajam, Mossad mampu mengeksekusi operasi kompleks tanpa mengandalkan kekuatan udara besar dari luar wilayah Iran. Ini adalah lompatan strategis yang menandai babak baru dalam cara Israel melancarkan peperangan.

Serangan dari dalam seperti ini memberikan efek psikologis besar. Ia merusak kepercayaan internal Iran terhadap keamanan negara dan membuka ketakutan akan pengkhianatan dari dalam. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga keguncangan sosial dan politik di kalangan elite serta masyarakat yang menyadari bahwa negara mereka tidak seaman yang selama ini diyakini.

Kelemahan lain yang dimanfaatkan Israel adalah kompleksitas kota-kota besar Iran seperti Teheran dan Isfahan yang menyulitkan deteksi aktivitas mencurigakan. Padatnya populasi, lemahnya pengawasan teknologi sipil, serta kemungkinan adanya celah dalam sistem logistik membuat kegiatan ilegal lebih mudah disamarkan. Mossad memanfaatkan ini untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas teknis secara tersembunyi.

Selain itu, keberadaan elemen-elemen oposan atau kelompok bawah tanah di Iran menjadi aset potensial bagi operasi intelijen asing. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan di beberapa kalangan dimanfaatkan untuk membangun jaringan dukungan logistik, informasi, hingga pengamanan tempat penyimpanan alat dan personel.

Fakta bahwa drone-drone tersebut berhasil menghantam sistem pertahanan udara Iran sebelum serangan utama terjadi menunjukkan bahwa operasi ini bukan hanya simbolik, tetapi sangat strategis dan berpengaruh terhadap keberhasilan operasi tempur Israel. Penggunaan drone kecil juga merupakan bentuk peperangan murah, cepat, dan sulit ditangkal, sebagaimana diperlihatkan di Ukraina.

Dengan demikian, pendekatan Israel kini bukan lagi semata soal kekuatan superior udara dan teknologi tinggi dari luar wilayah musuh, tetapi menyasar kelemahan domestik negara lawan. Model operasi seperti ini akan menjadi ancaman baru bagi negara-negara yang sebelumnya merasa aman dari serangan langsung karena faktor geografis dan militernya yang kuat.

Ke depan, Iran kemungkinan besar akan memprioritaskan peningkatan sistem kontra-intelijen dan pengawasan dalam negeri. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada bagaimana mendeteksi dan mencegah infiltrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor cerdas yang menggabungkan teknologi canggih dengan jaringan lokal yang terkoordinasi.

Operasi dari dalam seperti ini juga membuat pencegahan menjadi lebih kompleks karena tidak selalu melibatkan senjata konvensional atau pesawat perang, melainkan alat-alat sipil yang dimodifikasi, komunikasi terenkripsi, dan personel yang menyamar dalam aktivitas sipil. Ini adalah medan perang baru yang sangat berbeda dengan doktrin militer tradisional.

Kegagalan Iran mendeteksi operasi ini juga bisa berdampak diplomatik. Sekutu Iran dapat mulai meragukan kapasitas intelijen Teheran, dan lawan-lawannya akan merasa lebih berani mengambil langkah agresif karena melihat adanya preseden keberhasilan operasi dari dalam. Reputasi sebagai negara dengan pengawasan kuat menjadi terguncang.

Di sisi lain, keberhasilan operasi ini akan dijadikan contoh oleh negara-negara lain yang ingin menyaingi musuh tanpa konfrontasi terbuka. Serangan model "deep sabotage" yang sebelumnya dikaitkan dengan perang gerilya kini kembali digunakan oleh negara-negara besar dengan teknologi dan sumber daya intelijen canggih.

Ketegangan antara Iran dan Israel kini tidak lagi hanya soal perang udara atau proksi, tetapi telah memasuki fase baru: perang rahasia yang bisa dimulai dari ruang bawah tanah, dari balik tembok rumah biasa, atau dari truk yang tampak seperti pengangkut barang. Dunia kini menyaksikan bagaimana dua negara saling mengintai dan menyerang dengan cara yang nyaris tak kasat mata.

Operasi seperti ini menandai era baru konflik modern, di mana kekuatan besar tak lagi mengandalkan invasi militer besar-besaran, melainkan permainan senyap yang presisi. Bagi Iran, ini menjadi peringatan besar bahwa garis depan tidak lagi di perbatasan, tetapi di jantung kota mereka sendiri.

Baca selengkapnya

internasional

Mossad dan Seni Sabotase di Dalam Iran

Admin2

Parmalim Berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat?

Sebuah foto lawas tahun 1928 yang diambil di Bukittinggi (dahulu Fort de Kock), Sumatera Barat, memunculkan kembali perdebatan lama tentang akar historis agama Parmalim. Dalam foto yang tersimpan dalam koleksi KITLV tersebut, tampak sekelompok orang tengah melaksanakan kegiatan yang menyerupai ritual Parmalim saat ini. Namun menurut beberapa peneliti, ibadah tersebut lebih tepat disebut sebagai bentuk awal kepercayaan Toba kuno yang dianut oleh komunitas Tubbak atau Tubba Nan Ampek Suku, bukan agama Parmalim sebagaimana dikenal dewasa ini.

Keberadaan ritual yang menyerupai Parmalim di tanah Minangkabau menggugah pertanyaan penting: mungkinkah Parmalim memiliki akar dari Minangkabau sebelum dimodifikasi oleh tokoh Batak, Guru Somalaing pengikut Sisingamangaraja XII? Apalagi, perlu dicatat bahwa pada masa itu istilah "Batak" lebih merupakan label antropologis yang dipakai oleh para peneliti kolonial untuk menyebut suku-suku pedalaman Sumatera Utara, bukan penunjuk garis keturunan dari Si Raja Batak. Meski Hikayat Meukuta Alama dari Aceh dan Sejarah Raja-raja Barus sudah menyebut kata Batak sebagai orang-orang non-pesisir (Melayu). Istilah Sri Batak atau Baduga (Sunda) juga ada dalam literatur Arab.

Misteri ini makin menarik ketika ditelaah melalui laporan H.N. Van Der Tuuk, orientalis Belanda yang dikenal sebagai pionir dalam dokumentasi sastra Batak. Dalam bukunya Grammar of Toba Batak, Van Der Tuuk mencatat adanya istilah “Pinangkabo” yang ia identifikasi sebagai bentuk geografis dari “Minangkabau” atau Pagaruyung. Temuan ini menjadi landasan awal pengaitan historis antara komunitas Batak dengan tanah Minangkabau.

Lebih lanjut, dalam naskah-naskah Habatakon—ajaran spiritual yang diyakini sebagai basis ajaran Parmalim—terdapat pujian suci yang ditujukan kepada “Raja Pinangkabo”. Kalimat pemujaan tersebut menempatkan Raja Pinangkabo sebagai sosok spiritual tinggi, bahkan disejajarkan dengan dewa-dewa lokal seperti Mulajadi Na Bolon. Ini mengindikasikan penghormatan tinggi terhadap sosok atau entitas yang berasal dari Minangkabau yang saat itu sudah Islam. Bahkan menurut Jane Drakard, Sisingamangaraja sendiri merupakan anak dari Tuan Ibrahimsyah dari Barus yang datang dari Tarusan, Kerajaan Inderapura yang dikenal merupakan Zurriyat Nabi SAW.

Kalimat tersebut berbunyi, “Raja Pinangkabo, Raja Pinangkabua na so olo mate, na so olo matua…”, sebuah pujian panjang yang menyebutnya sebagai penguasa bumi luas dan langit tinggi. Dalam konstruksi spiritual Batak, posisi semacam itu biasanya hanya diberikan kepada dewa utama, bukan manusia biasa. Maka, bisa saja Raja Pinangkabo adalah figur spiritual yang dibawa dari Minangkabau ke Tanah Batak dalam proses migrasi budaya.

Jika diasumsikan bahwa ajaran awal Tubbak berkembang di Minangkabau, maka kemungkinan besar penyebaran ke Tanah Batak dilakukan oleh para pengembara spiritual atau pedagang yang membawa serta tradisi religiusnya. Dalam perjalanan waktu, ajaran tersebut kemudian diserap dan dimodifikasi oleh tokoh lokal seperti Guru Somalaing, murid dari Sisingamangaraja XII, yang dikenal sebagai pihak yang memformalkan ajaran Parmalim dalam bentuknya yang modern.

Guru Somalaing sendiri merupakan figur yang dikenal dalam sejarah perjuangan Batak melawan Belanda. Ia dikenal sebagai pembaharu spiritual yang membentuk Parmalim menjadi agama yang terstruktur. Namun, jika benar fondasi ajaran tersebut berasal dari luar Tanah Batak, maka ia sejatinya lebih berperan sebagai penyempurna, bukan pendiri mutlak.

Sejumlah peneliti independen bahkan mulai mengkaji kemungkinan adanya pengaruh ajaran Minangkabau kuno, termasuk unsur dari agama lokal dan kepercayaan pra-Islam, dalam doktrin Parmalim awal. Hal ini makin diperkuat dengan kesamaan simbolisme dan kosmologi antara keduanya, terutama dalam hal penghormatan terhadap leluhur dan roh nenek moyang.

Dalam sejarah panjang Minangkabau, terdapat pula kisah tentang raja-raja spiritual dan tokoh lokal yang dihormati masyarakat. Beberapa nama seperti Datuk Katumanggungan atau Raja Adityawarman pernah menempati posisi penting dalam lanskap religius lokal. Kemungkinan ada transfer nilai-nilai spiritual ini ke Tanah Batak, baik secara langsung maupun melalui perantara budaya.

Ketika kolonialisme Belanda masuk dan menciptakan batas-batas etnis yang tegas antara Batak dan Minang, koneksi historis ini mulai terkikis dan terlupakan. Pengetahuan lokal yang sebelumnya cair dan berpindah lintas wilayah akhirnya terkotak-kotak oleh konstruksi etnografi kolonial yang kaku dan eksklusif.

Fakta bahwa pemujaan kepada Raja Pinangkabo masih ditemukan dalam dokumen-dokumen Batak klasik menunjukkan bahwa relasi budaya antara Minangkabau dan Batak pernah berlangsung intens, bahkan dalam ranah spiritual. Ini juga menunjukkan bahwa Parmalim tidak lahir dari ruang kosong, melainkan melalui proses panjang akulturasi dan evolusi kepercayaan.

Penemuan arkeologis di Sumatera Barat yang menunjukkan adanya hubungan dagang dan budaya dengan wilayah utara Sumatera mendukung hipotesis ini. Selain jalur perdagangan, migrasi intelektual dan spiritual juga menjadi saluran penting dalam penyebaran ajaran agama dan kepercayaan.

Di sisi lain, masyarakat Batak modern sering mengasosiasikan Parmalim dengan identitas etnis Batak semata. Ini adalah hasil dari proses nasionalisasi dan lokalisasi agama yang terjadi sepanjang abad ke-20, terutama setelah Indonesia merdeka. Narasi ini turut mempersempit ruang pembacaan atas sejarah plural dari ajaran Parmalim itu sendiri.

Pengakuan atas unsur Minangkabau dalam akar Parmalim bukan berarti mengkritisi nilai keaslian ajaran tersebut, melainkan memperkaya pemahaman kita tentang proses historis yang membentuk kepercayaan lokal di Nusantara. Ia menjadi bukti bahwa identitas keagamaan adalah hasil dari lintasan panjang perjumpaan antarbudaya.

Sejarah memang sering menyimpan banyak rahasia. Seperti dikatakan dalam unggahan media sosial yang mengangkat isu ini, "Biarlah hal itu menjadi rahasia sejarah." Namun rahasia yang disimpan terlalu lama bisa mengaburkan identitas dan warisan budaya yang seharusnya menjadi milik bersama.

Kini, dengan semakin terbukanya akses terhadap arsip kolonial, kajian linguistik, dan sastra lokal, peluang untuk menelusuri kembali akar-akar spiritual masyarakat Nusantara semakin terbuka. Ini saatnya membuka dialog baru antara tradisi Minangkabau dan Batak dalam membongkar jejak sejarah Parmalim.

Jika benar ajaran ini pernah berkembang di Bukittinggi sebelum bertransformasi di Tanah Batak, maka kita tengah menyaksikan salah satu kisah migrasi spiritual paling menarik di kawasan barat Indonesia. Dan seperti halnya agama-agama besar dunia, Parmalim pun lahir dari dialog, perjalanan, dan perubahan.

Baca selanjutnya

sejarah

Parmalim Berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat?

Admin2 Wednesday, May 21, 2025