Pasukan Azawad berhasil menguasai kembali wilayah utara Mali, termasuk kota-kota strategis seperti Gao dan Kidal. Keberhasilan ini menjadi titik balik penting dalam dinamika konflik Mali, mengingat Azawad pernah memproklamasikan kemerdekaannya pada 2012 meski tidak diakui dunia internasional. Kini, momentum itu kembali hidup sebagai daya tawar baru dalam perundingan damai yang akan datang.
Penguasaan kembali wilayah ini membuat Azawad tampil bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai entitas politik dengan aspirasi yang jelas. Dukungan masyarakat lokal yang merasa lebih terlindungi di bawah kendali mereka semakin memperkuat legitimasi kelompok ini.
Di sisi lain, pemerintah Mali di Bamako semakin terdesak. Upaya militer mereka untuk merebut kembali wilayah utara sejauh ini tidak menunjukkan hasil konkret. Keterbatasan dukungan internasional dan krisis internal memperparah kelemahan pemerintah pusat dalam menghadapi situasi terbaru ini.
Kondisi semakin pelik setelah Majelis Umum PBB melalui Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap pemerintahan militer Mali. Ia menyoroti penundaan pemilu tanpa batas waktu dan penindasan terhadap masyarakat sipil, terutama kelompok pembela hak asasi manusia.
Turk menegaskan bahwa kebijakan dan strategi junta militer Mali melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Menurutnya, keputusan yang diambil para jenderal tidak hanya menjauhkan Mali dari jalur demokrasi, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi konflik berkepanjangan.
Sejak kudeta lima tahun lalu, pemerintahan militer di bawah pimpinan Jenderal Assimi Goita terus memperpanjang kekuasaan tanpa proses pemilu. Pada Mei 2025, rezim ini bahkan membubarkan seluruh partai politik dan organisasi masyarakat sipil. Dua bulan kemudian, Goita menambah masa jabatannya lima tahun lagi tanpa batasan yang jelas.
Langkah-langkah tersebut membuat legitimasi pemerintah Mali semakin dipertanyakan, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Celah inilah yang dimanfaatkan Azawad untuk memperkuat posisi mereka sebagai alternatif pemerintahan di wilayah utara.
Keberhasilan Azawad menguasai kembali wilayah strategis menjadi pukulan telak bagi pemerintah pusat. Kini, Bamako tidak hanya berhadapan dengan tantangan militer, tetapi juga dengan krisis legitimasi yang semakin dalam akibat kecaman internasional.
Dengan kontrol wilayah nyata di utara dan sejarah proklamasi kemerdekaan yang pernah mereka lakukan, Azawad memiliki posisi tawar politik yang kuat. Mereka bisa masuk ke meja perundingan dengan kekuatan penuh, sesuatu yang sulit dicapai jika hanya hadir sebagai pihak lemah.
Bagi masyarakat utara Mali, kehadiran Azawad dianggap memberi stabilitas lebih dibandingkan pemerintah pusat yang gagal menghadirkan layanan dasar. Dari aspek keamanan hingga administrasi, banyak warga menilai Azawad lebih siap mengurus kebutuhan mereka.
Sementara itu, dunia internasional masih terbelah. Beberapa negara Barat memandang penguasaan wilayah oleh Azawad sebagai ancaman stabilitas kawasan Sahel, sementara pihak lain melihatnya sebagai konsekuensi dari kegagalan pemerintah pusat menjaga demokrasi dan hak asasi.
Kritik keras dari PBB juga memperbesar tekanan bagi Bamako. Rezim militer kini menghadapi dilema: berunding dengan Azawad demi mempertahankan sebagian legitimasi, atau terus berkeras dan berisiko kehilangan lebih banyak wilayah.
Sejumlah analis menilai, dengan melemahnya Bamako dan kecaman keras dari PBB, jalan bagi Azawad menuju pengakuan politik semakin terbuka. Meski kemerdekaan penuh mungkin masih jauh, otonomi luas atau status khusus bisa menjadi tuntutan realistis dalam perundingan berikutnya.
Momentum ini juga membangkitkan kembali ingatan akan proklamasi kemerdekaan Azawad pada 2012. Meskipun saat itu tidak diakui, pengalaman tersebut kini menjadi modal simbolis sekaligus sejarah perjuangan yang sah untuk dijadikan landasan dalam perundingan.
Namun, tantangan besar tetap ada. Jika Azawad ingin memperkuat klaim politiknya, mereka harus mampu menjaga stabilitas di wilayah yang dikuasai. Keberhasilan mengelola keamanan, layanan publik, dan bantuan kemanusiaan akan menjadi bukti konkret kapasitas mereka.
Di Bamako, situasi semakin runyam. Penolakan terhadap demokrasi, pembubaran partai, dan perpanjangan masa jabatan tanpa batas memperlemah klaim mereka sebagai pemerintah sah. Dunia internasional kini menilai rezim militer Mali tidak hanya otoriter, tetapi juga gagal menjamin hak-hak dasar warganya.
Dengan kondisi ini, Azawad memiliki kesempatan emas untuk menguatkan posisinya di tingkat regional dan internasional. Mereka bisa menggunakan penguasaan wilayah sebagai alat tawar, sementara kelemahan Bamako menjadi faktor pendukung.
Ke depan, perundingan damai antara Azawad dan pemerintah pusat diprediksi tidak akan lagi berpihak sepenuhnya pada Bamako. Azawad akan datang dengan kekuatan lapangan yang nyata serta dukungan moral dari masyarakat yang merasa terpinggirkan.
Dengan demikian, keberhasilan Azawad menguasai kembali wilayahnya bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan politik yang lahir dari kelemahan lawan. Dalam lanskap Mali yang kian kacau, Azawad kini menjadi pemain utama yang tak bisa diabaikan dalam setiap skenario perdamaian.
No comments