Kota Utara Suriah Menuju Babak Baru Pembangunan

Kebangkitan kota-kota di utara Suriah kini semakin terlihat jelas. Azaz, Sarmada, Al Bab, Afrin, dan Jarablus menjadi contoh nyata bagaimana wilayah yang dulu identik dengan konflik perlahan berubah menjadi pusat pertumbuhan baru. Dengan semangat pembangunan dan dukungan pemerintahan yang baru, optimisme untuk masa depan kawasan ini semakin menguat.

Azaz menempati posisi penting dalam perjalanan ini. Pernah menjadi ibu kota pemerintahan interim SIG, Azaz kini menampilkan wajah baru dengan infrastruktur yang terus berkembang. Jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibuka kembali, serta pasar yang kembali ramai menjadi simbol kebangkitan kota ini. Masyarakat merasakan langsung hasil kerja keras bersama.

Sarmada juga tak kalah menonjol. Kota yang dulu berperan sebagai pusat ekonomi SG kini semakin memantapkan diri sebagai motor perdagangan di Suriah utara. Pasar grosir, gudang logistik, dan jalur distribusi yang aktif membuat Sarmada menjadi jantung perekonomian yang menjanjikan. Dengan integrasi ke pemerintahan baru, potensi ini semakin terbuka luas.

Al Bab pun menunjukkan geliat serupa. Proses rehabilitasi kota berjalan cepat, dengan fokus pada pemulihan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu kota yang padat penduduk, keberhasilan Al Bab dalam memulihkan kehidupan sehari-hari menjadi harapan besar bagi kawasan sekitarnya.

Afrin, yang terkenal dengan kesuburan tanahnya, kembali menghidupkan sektor pertanian. Buah zaitun, gandum, dan berbagai hasil bumi lain menjadi andalan kota ini. Dengan stabilitas yang semakin baik, Afrin berpotensi menjadi lumbung pangan yang mendukung kebutuhan Suriah utara secara keseluruhan.

Jarablus pun ikut bertransformasi. Letaknya yang strategis di dekat perbatasan menjadikannya kota dengan potensi perdagangan lintas batas yang besar. Fasilitas publik diperbaiki, pasar diperluas, dan masyarakat merasakan manfaat dari kembalinya aktivitas ekonomi yang stabil.

Keberhasilan ini tidak terjadi begitu saja. Peran dewan lokal dan masyarakat yang terus bahu membahu menjadi kunci utama. Semangat kolektif untuk membangun kembali kota mereka melahirkan energi positif yang tak terbendung. Kini, dengan adanya pemerintahan baru, energi ini menemukan arah yang lebih jelas.

Pemerintahan baru di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa dipandang sebagai peluang emas bagi kota-kota ini. Alih-alih kehilangan identitas, Azaz, Sarmada, Al Bab, Afrin, dan Jarablus justru mendapat kesempatan untuk memperluas perannya. Integrasi dengan Damaskus diharapkan membawa dukungan yang lebih besar dalam hal investasi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan layanan publik.

Seperti halnya Hong Kong yang mendapat ruang transisi saat kembali ke Tiongkok, banyak pihak berharap kota-kota ini juga diberi ruang otonomi terbatas. Namun kali ini dengan nuansa optimis: otonomi bukan sekadar perlindungan, melainkan batu loncatan untuk mempercepat penyesuaian dengan struktur ekonomi nasional.

Universitas swasta yang berdiri sejak 2015 di utara Suriah menjadi contoh bagaimana investasi jangka panjang sudah tertanam. Dengan berbagai fakultas, termasuk kedokteran dan ilmu sosial, lembaga pendidikan ini melahirkan generasi muda yang siap memimpin pembangunan. Kehadirannya menjadi tanda bahwa masa depan kawasan ini sedang disiapkan dengan serius.

Azaz dengan wajah modernnya, Sarmada dengan denyut ekonominya, Al Bab dengan pemulihannya, Afrin dengan pertaniannya, dan Jarablus dengan perdagangan lintas batasnya, semuanya menunjukkan mozaik kebangkitan Suriah utara. Masing-masing kota memberi kontribusi unik, namun bersama-sama mereka membentuk kekuatan yang lebih besar.

Optimisme ini semakin diperkuat oleh semangat para pengungsi yang kembali. Mereka bukan hanya mencari tempat tinggal, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan. Tenaga kerja baru, keterampilan, dan modal yang dibawa pulang menjadi bagian dari energi positif yang terus mengalir ke kota-kota ini.

Dengan dasar ini, Suriah utara berpotensi menjadi episentrum pertumbuhan baru. Dari segi ekonomi, perdagangan, pendidikan, hingga pertanian, semuanya menunjukkan perkembangan pesat. Jika dikelola dengan baik, kawasan ini bisa menjadi contoh sukses pembangunan pascakonflik di Timur Tengah.

Pemerintahan baru memiliki peran penting untuk memastikan kesinambungan. Dukungan dalam bentuk regulasi yang mendukung investasi, program pembangunan terarah, dan keamanan yang terjaga akan memperkuat fondasi yang sudah ada. Masyarakat sudah membuktikan semangatnya, kini tinggal memastikan ada payung kebijakan yang melindungi mereka.

Momen ini adalah titik balik. Jika dulu kota-kota ini hanya dilihat sebagai tempat pengungsian, kini mereka berdiri sebagai motor penggerak Suriah baru. Dengan pengelolaan yang bijak, Azaz, Sarmada, Al Bab, Afrin, dan Jarablus bisa menjadi wajah masa depan yang lebih cerah.

Harapan juga datang dari sektor swasta. Para pelaku usaha melihat peluang besar untuk menanamkan modal. Pasar yang hidup, populasi yang terus bertambah, dan iklim yang semakin stabil menjadi daya tarik tersendiri. Investasi ini akan membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kebangkitan kota-kota ini juga memberi pesan kuat bagi seluruh Suriah: pemulihan itu mungkin. Dari reruntuhan perang, lahir pusat-pusat baru yang mampu menunjukkan ketahanan luar biasa. Jika semangat ini menular ke wilayah lain, Suriah bisa bangkit sebagai bangsa yang lebih kokoh.

Bagi masyarakat internasional, perkembangan ini adalah sinyal positif. Dukungan yang diarahkan ke kawasan ini berpotensi menjadi katalisator bagi rekonstruksi nasional. Kerja sama dengan lembaga internasional dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur akan mempercepat proses ini.

Kini, semua mata tertuju pada Azaz, Sarmada, Al Bab, Afrin, dan Jarablus. Mereka bukan hanya simbol kebangkitan Suriah utara, tetapi juga bukti bahwa harapan selalu ada. Dengan kerja sama yang kuat antara masyarakat, dewan lokal, dan pemerintahan baru, masa depan yang lebih sejahtera bukan lagi sekadar mimpi.

Baca selengkapnya

internasional

Kota Utara Suriah Menuju Babak Baru Pembangunan

Admin2 Saturday, September 6, 2025

Pengungsi Suriah Masih Enggan Pulang karena Krisis Air dan Listrik

Warga di distrik Al-Tadamon, Damaskus, kini menghadapi krisis air yang semakin parah. Di kawasan الشهداء – السليخة, pasokan air nyaris tidak tersedia sehingga penduduk harus membeli kebutuhan air mereka dengan harga tinggi. Kondisi ini menambah penderitaan warga yang sejak lama hidup dalam situasi sulit akibat perang dan keterbatasan infrastruktur.

Menurut keterangan dalam sebuah video yang beredar, kekurangan air di lingkungan ini sudah berlangsung lama dan belum ada solusi permanen dari pemerintah. Penduduk terpaksa mengandalkan sumur pribadi yang harus dipompa secara manual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, biaya pengeboran sumur baru yang mencapai 2.500 dolar membuat sebagian besar warga tidak sanggup menanganinya.

Untuk sementara, warga mencoba mencari cara alternatif. Beberapa pipa dan selang dipasang guna mendistribusikan air dari satu sumur ke sekitar 40 rumah. Inisiatif ini lahir dari solidaritas warga, karena tidak semua keluarga mampu membayar biaya tambahan untuk membeli air setiap hari.

Seorang warga bernama Abu Aboud menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengurangi beban warga. Ia memasang pompa air pribadi untuk mengalirkan pasokan air ke sejumlah rumah di lingkungannya. Usahanya mendapat apresiasi dari tetangga, meski jumlah air yang tersedia masih jauh dari mencukupi.

Tak hanya itu, ada juga inisiatif dari warga lain di dekat sebuah masjid yang memperbaiki sumur lama dan memasang pompa baru. Langkah ini memungkinkan sebagian warga mengakses air dengan lebih mudah, meski antrean panjang kerap terlihat setiap hari.

Namun, upaya warga tersebut hanya mampu menjadi solusi darurat. Persoalan sebenarnya terletak pada kebutuhan infrastruktur yang lebih kokoh dan berjangka panjang, sesuatu yang sulit diwujudkan tanpa dukungan pemerintah maupun organisasi kemanusiaan.

Dalam video itu, warga Al-Tadamon menyampaikan seruan langsung kepada diaspora Suriah di luar negeri. Mereka diminta membantu menyediakan dana untuk memperkuat sumur yang ada, membeli pompa air tambahan, atau bahkan menggali sumur baru. Bantuan ini dianggap penting agar krisis tidak semakin memburuk.

Selain kepada masyarakat internasional, seruan juga dialamatkan kepada kementerian terkait. Warga mengeluhkan adanya lubang besar yang sudah lama terbengkalai di Al-Tadamon, tetapi tidak pernah ditangani serius. Mereka menilai, jika infrastruktur dasar ini diperbaiki, sebagian persoalan air bisa segera teratasi.

Sejumlah tokoh masyarakat pun telah membentuk sebuah komite lokal. Komite ini bertugas mengoordinasikan bantuan, mengelola sumbangan, dan mengatur kampanye penggalangan dana. Tujuannya agar distribusi air maupun perbaikan sumur bisa dilakukan secara lebih terorganisir.

Krisis ini menambah daftar panjang penderitaan warga Al-Tadamon. Distrik tersebut sebelumnya juga menjadi salah satu titik pertempuran dalam perang saudara Suriah, bahkan pernah menyaksikan pembantaian yang menelan banyak korban sipil. Hingga kini, luka sejarah itu masih membekas di tengah kehidupan yang serba terbatas.

Keberadaan Al-Tadamon yang dekat dengan Kamp Yarmouk, pemukiman pengungsi Palestina terbesar di Suriah, membuat wilayah ini memiliki latar belakang sosial yang kompleks. Banyak penduduknya adalah pengungsi internal dari Dataran Tinggi Golan sejak 1967, sementara sebagian rumah dibangun secara tidak resmi tanpa dukungan layanan publik yang memadai.

Akibatnya, persoalan seperti kekurangan air bukan hanya dampak dari perang, melainkan juga dari lemahnya perencanaan tata kota sejak puluhan tahun lalu. Kini, kondisi itu diperparah oleh belum pulihnya ekonomi, kerusakan jaringan air, dan terbatasnya sumber daya pemerintah.

Para pedagang di pasar lokal juga turut mengeluhkan situasi ini. Harga air yang tinggi membuat biaya operasional mereka meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok ikut naik. Hal ini menekan daya beli warga dan menambah beban ekonomi sehari-hari.

Warga menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Tanpa pasokan yang cukup, kehidupan mereka kian terancam, terutama di musim panas ketika suhu udara meningkat tajam.

Mereka berharap, kampanye penggalangan dana bisa menarik simpati masyarakat internasional. Banyak warga percaya bahwa bantuan dari luar negeri akan lebih cepat membawa perubahan dibanding menunggu langkah konkret dari pemerintah.

Meski begitu, beberapa aktivis lokal memperingatkan bahwa solusi jangka pendek tidak akan cukup. Mereka menuntut adanya strategi komprehensif yang melibatkan perbaikan jaringan pipa, pembangunan reservoir, serta pemulihan sistem distribusi air di seluruh Damaskus selatan.

Jika tidak ada langkah serius, warga khawatir krisis air bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan baru. Situasi di Al-Tadamon bisa memicu migrasi paksa, meningkatnya penyakit akibat sanitasi buruk, dan ketegangan sosial di antara warga yang berebut sumber daya.

Bagi masyarakat Al-Tadamon, krisis ini juga menjadi ujian solidaritas. Upaya saling membantu yang dilakukan warga menjadi bukti bahwa meski hidup di bawah tekanan, mereka tetap menjaga kebersamaan.

Kini, harapan terbesar tertuju pada dunia luar, baik diaspora Suriah maupun organisasi kemanusiaan internasional. Dengan bantuan nyata, mereka percaya kehidupan di Al-Tadamon bisa kembali memiliki kepastian, setidaknya untuk kebutuhan paling mendasar: air bersih.

Krisis air dan listrik ini juga menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pengungsi Suriah belum kembali dari kawasan utara negara itu. Bagi mereka, pulang tanpa jaminan ketersediaan layanan dasar hanya akan menjerumuskan kembali pada penderitaan yang sama.

Wilayah yang dihuni mantan pengungsi Palestina maupun pengungsi Dataran Tinggi Golan di masa lalu relatif lebih terperhatikan. Mereka memiliki asosiasi yang sudah berdiri puluhan tahun, yang mengurus rumah-rumah kosong dan membantu pemulihan lingkungan.

Sebaliknya, pengungsi Suriah dari perkampungan asli sering kali kurang mendapat perhatian. Hanya inisiatif dari ketua RT atau tokoh lokal yang sesekali membantu perbaikan layanan dasar di lingkungan mereka. Tanpa dukungan struktural, banyak rumah masih belum layak huni.

Diperkirakan ada sekitar 1 hingga 2 juta pengungsi Suriah yang masih bertahan di kamp pengungsian. Sebagian dari mereka memilih tetap tinggal karena sudah terbiasa, sementara sebagian lain enggan kembali karena tidak ada tempat layak untuk dituju.

Kondisi ini mencerminkan betapa pentingnya pemulihan infrastruktur air dan listrik dalam proses rekonstruksi Suriah. Tanpa itu, upaya repatriasi pengungsi akan terhambat, dan stabilitas sosial di kawasan pascaperang akan sulit dicapai.

Baca selengkapnya

internasional

Pengungsi Suriah Masih Enggan Pulang karena Krisis Air dan Listrik

Admin2

Adu Pamer Kekuasaan Dua Pemerintahan Sudan

Di tengah konflik berkepanjangan di Sudan, persaingan antara pemerintahan versi Khartoum dan pemerintahan tandingan di Nyala, yang dikenal sebagai TASIS, semakin menampakkan diri. Kedua pihak kini saling adu pamer kekuasaan melalui kunjungan pejabat mereka ke pasar-pasar dan wilayah yang dikuasai.

Langkah terbaru datang dari Khartoum, ketika Letnan Jenderal Shams al-Din Kabashi, anggota Dewan Kedaulatan Transisi dan wakil komandan angkatan darat, melakukan lawatan ke Kordofan Utara. Dalam kunjungan itu, Kabashi menegaskan tekad pemerintahannya untuk merebut kembali Darfur dari tangan Rapid Support Forces (RSF) yang didukung TASIS.

Kabashi menyatakan bahwa El Obeid, ibu kota Kordofan Utara, akan menjadi pusat utama peluncuran operasi militer menuju Darfur. Ia menekankan bahwa beberapa kota strategis seperti Al-Khuwayy, En-Nahud, dan Ad-Dubaibat akan dijadikan basis pendukung sebelum operasi besar di El Fasher, yang disebutnya sebagai pintu gerbang menuju seluruh Darfur.

Pernyataan Kabashi itu semakin mempertegas sikap keras Khartoum yang menolak segala bentuk negosiasi damai. Menurutnya, perang hanya akan berakhir dengan penyerahan penuh pihak yang disebutnya sebagai “pengkhianat dan pemberontak.” Pesan ini jelas ditujukan kepada RSF dan pemerintahan tandingan di Nyala.

Tak hanya retorika, Kabashi juga mengumumkan langkah praktis dengan memerintahkan pasukan untuk segera mengosongkan 53 sekolah dan fasilitas sipil di El Obeid. Keamanan kota, katanya, akan diserahkan kepada polisi dan aparat keamanan lainnya agar warga kembali merasa aman.

Sementara itu, kubu Nyala yang didukung RSF tidak tinggal diam. Pejabat militer dari Darfur Tengah menggelar kunjungan serupa ke pasar Zalingei. Kehadiran mereka ditujukan untuk menunjukkan bahwa wilayah di bawah kendali TASIS telah menikmati stabilitas dan ketertiban.

Dalam kunjungan itu, Komandan RSF Mohammed Adam Al-Banjuz menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah kesejahteraan warga. Ia juga mengumumkan adanya nomor darurat khusus bagi para pedagang untuk melaporkan masalah keamanan seperti pencurian.

Delegasi TASIS turut meyakinkan bahwa masyarakat di Darfur kini dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman. Pernyataan itu diperkuat dengan testimoni langsung dari sejumlah pedagang yang diwawancarai di pasar Zalingei. Mereka mengaku puas dengan kondisi keamanan yang relatif lebih baik dibanding sebelumnya.

Pedagang juga menyampaikan harapan agar stabilitas ini bisa terus dijaga. Mereka menekankan bahwa rasa aman di pasar menjadi kunci keberlangsungan perdagangan, terutama di tengah situasi konflik nasional yang belum menunjukkan tanda mereda.

Aksi kunjungan ini dianggap sebagai upaya pemerintahan Nyala menegaskan eksistensinya di tengah rivalitas dengan Khartoum. Dengan menampilkan sisi keseharian masyarakat, TASIS ingin menunjukkan legitimasi de facto yang mereka miliki di wilayah Darfur.

Dua peristiwa kunjungan tersebut menegaskan pola baru dalam persaingan: bukan hanya pertempuran bersenjata, tetapi juga adu pencitraan di ruang publik. Pasar dipilih sebagai simbol stabilitas karena merupakan pusat kehidupan warga.

Khartoum berusaha meyakinkan bahwa mereka masih memiliki kendali strategis untuk merebut kembali Darfur, sementara Nyala menonjolkan citra sebagai pemerintahan yang bisa memberikan ketertiban bagi warganya.

Kedua narasi ini saling bertolak belakang, tetapi sama-sama diarahkan untuk memenangkan simpati rakyat sekaligus dukungan internasional. Dalam konflik berkepanjangan, legitimasi politik tidak hanya diukur dari kekuatan senjata, tetapi juga dari kemampuan mengelola kehidupan sipil.

Namun, situasi di lapangan masih penuh ketidakpastian. Meski TASIS menampilkan kondisi aman di pasar, laporan kemanusiaan dari Darfur masih menunjukkan krisis serius akibat pertempuran dan blokade distribusi bantuan.

Sementara itu, ancaman ofensif baru dari Khartoum berpotensi memperburuk keadaan. Jika operasi militer besar benar-benar diluncurkan dari El Obeid, maka Darfur bisa kembali menjadi medan tempur yang menelan korban sipil.

Bagi warga, kunjungan pejabat dari kedua kubu sejatinya hanya memberikan sedikit harapan. Mereka lebih menginginkan jaminan nyata atas keselamatan, akses pangan, dan layanan dasar, dibanding sekadar pernyataan politik.

Meski begitu, pamer kunjungan ke pasar tetap memiliki dampak simbolis. Ia memperlihatkan bahwa perang di Sudan kini juga diperebutkan di ruang persepsi, bukan hanya di garis depan.

Dalam jangka panjang, tanpa penyelesaian politik yang inklusif, aksi semacam ini hanya akan menjadi episode singkat di tengah konflik berkepanjangan. Adu pamer pejabat tidak akan mampu menggantikan kebutuhan mendesak warga akan perdamaian.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Sudan kini menghadapi perang ganda: perang fisik di medan tempur, dan perang citra di hadapan rakyat serta dunia internasional. Keduanya saling berkaitan dan menentukan arah masa depan negara itu.

Jika rivalitas ini terus berlanjut, masa depan Darfur dan Sudan secara keseluruhan masih akan diliputi ketidakpastian. Antara ofensif Khartoum dan pencitraan Nyala, rakyat tetap menjadi pihak yang paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan nyata.

RSF sempat menguasai 70 persen Sudan saat Rusia (melalui Wagner), UAE, Ethiopia, Sudan Selatan dkk memberikan dukungan. Namun saat Rusia beralih dukungan ke Khartoum dengan imbalan pangkalan angkatan laut di Sudan, keadaan berbalik. Kini RSF hanya menguasai 1/3 wilayah Sudan.

Baca selangkapnya

internasional

Adu Pamer Kekuasaan Dua Pemerintahan Sudan

Admin2

Suriah Andalkan Diaspora Lanjutkan Rekonstruksi

Kebijakan penggalangan dana untuk rekonstruksi Suriah sebenarnya berakar dari pengalaman pemerintahan penyelamat, yang dikenal sebagai Salvation Government (SG), di Idlib. SG sebelumnya berhasil menjalankan kampanye pembangunan lokal dengan dana terbatas, menunjukkan kapasitas manajemen dan koordinasi yang relatif baik.

Dalam konteks Idlib, SG mampu mengelola sumbangan masyarakat lokal dan diaspora untuk membangun fasilitas publik, rumah sakit, sekolah, serta infrastruktur dasar lainnya. Transparansi dan prioritas yang jelas menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana di wilayah yang masih berkonflik itu.

Keberhasilan SG di Idlib menjadi contoh bahwa jika dana dikelola dengan disiplin dan terfokus, hasilnya bisa signifikan meski sumber daya terbatas. Model ini kini dijadikan dasar oleh pemerintah Suriah untuk rekonstruksi di seluruh negeri pascaperang.

Pemerintah Presiden Ahmed Al Sharaa membuka Fund Pembangunan Suriah yang bertujuan menghimpun sumbangan diaspora. Dana awal yang terkumpul mencapai 60 juta dolar AS. Meski masih kecil dibanding kebutuhan total, pengalaman SG menunjukkan bahwa dana awal bisa menjadi katalis untuk proyek yang lebih besar.

Dalam skala nasional, Suriah menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibanding Idlib. Infrastruktur rusak luas, sektor publik lumpuh, dan ekonomi terpuruk. Namun, pengalaman SG membuktikan bahwa mekanisme pengelolaan yang tepat mampu menghadirkan hasil nyata.

Skenario terbaik adalah meniru strategi SG, yaitu memprioritaskan proyek vital, memanfaatkan tenaga lokal, dan mengutamakan transparansi pengelolaan dana. Dengan demikian, diaspora dapat melihat langsung dampak kontribusi mereka dan tetap terdorong untuk mendukung.

Pemerintah dapat membentuk badan khusus yang mengelola sumbangan dengan sistem pelaporan yang jelas, mirip model SG. Badan ini bertugas menyalurkan dana ke sektor kritis, mengawasi pelaksanaan proyek, dan memastikan akuntabilitas kepada penyumbang.

Selain proyek fisik, rekonstruksi Suriah juga harus memperhatikan pemulihan sosial dan ekonomi. Pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian dari skema pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya diterapkan SG di Idlib.

Pengalaman SG menunjukkan bahwa fokus pada sektor strategis seperti listrik, air bersih, jalan, dan fasilitas kesehatan bisa memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal. Suriah dapat mengadopsi pendekatan yang sama untuk memaksimalkan dampak dana diaspora.

Dengan skala nasional yang lebih besar, pemerintah Suriah harus mengadaptasi pengalaman SG dengan koordinasi lebih luas antara kementerian, lembaga lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini memastikan bahwa dana yang dikumpulkan tidak tercecer dan proyek berjalan efisien.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan untuk memantau proyek, meniru model SG yang memanfaatkan sistem daring untuk transparansi. Aplikasi pelaporan dan sensor infrastruktur membantu memastikan penggunaan dana optimal.

Pemanfaatan tenaga kerja lokal menjadi strategi penting. Seperti yang dilakukan SG, mengandalkan kontraktor domestik menurunkan biaya, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Skenario ini menekankan bahwa pengalaman SG membuktikan kemampuan manajemen internal, disiplin fiskal, dan prioritas yang tepat mampu menghasilkan rekonstruksi meski tanpa pinjaman internasional besar.

Pemerintah Suriah dapat meniru model crowdfunding berskala besar untuk proyek tertentu, menarik diaspora maupun simpatisan global, mirip cara SG menggalang dukungan masyarakat lokal di Idlib.

Koordinasi antara sektor publik dan lembaga amal non-pemerintah menjadi langkah strategis. SG sebelumnya berhasil bekerja sama dengan organisasi lokal untuk memaksimalkan efisiensi proyek.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi lokal harus digulirkan. SG di Idlib membuktikan bahwa investasi kecil di usaha masyarakat mampu mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Suriah bisa mengadaptasi langkah ini di skala nasional.

Pengalaman SG juga mengajarkan pentingnya komunikasi transparan dengan masyarakat dan diaspora. Pelaporan rutin proyek yang didukung dana mereka membangun kepercayaan dan memperkuat partisipasi berkelanjutan.

Prioritas ketahanan pangan dan layanan dasar juga penting. Seperti Idlib, Suriah harus memulihkan sektor pertanian, pengairan, dan distribusi pangan agar masyarakat tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan luar negeri.

Dalam skenario terbaik, rekonstruksi Suriah mencontoh model SG dengan skala besar: fokus pada prioritas, transparansi, pemberdayaan lokal, dan pelibatan diaspora. Jika dijalankan disiplin, hasilnya bisa signifikan meski tanpa pinjaman IMF atau lembaga keuangan internasional.

Dengan demikian, pengalaman SG di Idlib memberikan keyakinan bahwa Suriah mampu mengelola rekonstruksi nasional secara mandiri. Kapasitas pengelolaan dana, transparansi, dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi fondasi utama keberhasilan upaya ini.

Skenario

100 Hari Pertama Rekonstruksi Nasional Suriah

Hari-hari awal rekonstruksi Suriah pascaperang akan menentukan keberhasilan jangka panjang upaya membangun kembali negara. Berdasarkan pengalaman SG di Idlib, pemerintah bisa merancang strategi 100 hari pertama yang fokus, realistis, dan berdampak langsung.

Pada hari pertama, prioritas utama adalah pembentukan badan pengelola Fund Pembangunan Suriah yang terpusat. Badan ini bertugas menyalurkan sumbangan diaspora ke proyek prioritas, mengawasi akuntabilitas, dan melaporkan progres secara transparan kepada publik.

Hari kedua hingga hari ketujuh diarahkan untuk identifikasi proyek vital. Infrastruktur kritis seperti listrik, air bersih, rumah sakit, dan jalan harus diprioritaskan. Pendekatan ini meniru strategi SG yang memfokuskan dana terbatas pada sektor strategis di Idlib.

Dalam dua minggu pertama, pemerintah dapat memulai kampanye komunikasi intensif kepada diaspora. Pelaporan daring tentang penggunaan dana dan perkembangan proyek akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong sumbangan berkelanjutan.

Hari ke-15 hingga ke-30 fokus pada mobilisasi tenaga kerja lokal. Menggunakan kontraktor dan pekerja domestik tidak hanya menekan biaya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Pada hari ke-30 hingga ke-45, proyek fisik skala kecil hingga menengah dapat dimulai. Pembangunan rumah darurat, perbaikan fasilitas kesehatan, dan rehabilitasi sekolah adalah prioritas agar masyarakat merasakan dampak nyata.

Hari ke-45 hingga ke-60 diarahkan pada sektor ekonomi produktif. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah, bantuan modal mikro, dan revitalisasi pertanian akan mendorong multiplier effect bagi ekonomi lokal.

Hari ke-60 hingga ke-75 fokus pada pemulihan layanan publik dan administrasi. Pendaftaran identitas, distribusi bantuan, dan layanan pemerintahan lokal harus dipulihkan agar masyarakat mulai kembali berfungsi normal.

Hari ke-75 hingga ke-90 diarahkan pada monitoring dan evaluasi. Setiap proyek yang dibiayai dana diaspora harus dievaluasi efektivitasnya. Transparansi ini penting agar kepercayaan donor tetap terjaga.

Hari ke-90 hingga ke-100, pemerintah melakukan perencanaan jangka panjang. Dari pengalaman SG, membangun roadmap rekonstruksi lima tahun ke depan membantu mengatur prioritas, alokasi dana, dan strategi penggalangan sumbangan lanjutan.

Selama 100 hari pertama, koordinasi antara kementerian, lembaga lokal, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci. Tanpa sinergi ini, proyek bisa terhambat atau dana diaspora tidak dimanfaatkan maksimal.

Teknologi digital juga menjadi alat penting. Penggunaan aplikasi pemantauan proyek, sensor infrastruktur, dan sistem pelaporan daring akan mempermudah pengawasan dan transparansi.

Selain pembangunan fisik, rekonstruksi sosial dan ekonomi harus dijalankan bersamaan. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program kesehatan masyarakat menjadi bagian integral dari 100 hari pertama.

Prioritas lain adalah ketahanan pangan. Pemulihan pertanian, pengairan, dan distribusi pangan memastikan masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan luar negeri.

Pengalaman SG menunjukkan bahwa keberhasilan awal menumbuhkan momentum. Proyek yang selesai dalam 100 hari pertama akan menjadi simbol kredibilitas pemerintah dan bukti bahwa dana diaspora digunakan efektif.

Transparansi dan komunikasi dengan diaspora menjadi senjata ampuh. Pelaporan rutin, dokumentasi proyek, dan kampanye informasi digital akan menjaga partisipasi aktif penyumbang.

Pengelolaan proyek secara bertahap membantu menghindari overbudget dan kesalahan perencanaan. Fokus pada proyek prioritas sebelum proyek besar dimulai akan menekan risiko kegagalan.

Koordinasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga amal independen membantu meningkatkan kapasitas teknis dan logistik tanpa menambah beban keuangan pemerintah.

Dalam 100 hari pertama, pemerintah juga harus membangun sistem akuntabilitas untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci keberhasilan.

Jika skenario ini dijalankan disiplin, Suriah memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa rekonstruksi nasional bisa berhasil tanpa mengandalkan pinjaman IMF atau lembaga keuangan internasional, hanya dengan mengandalkan sumbangan diaspora dan pengalaman SG di Idlib.

Baca selengkapnya

internasional

Suriah Andalkan Diaspora Lanjutkan Rekonstruksi

Admin2 Friday, September 5, 2025

Sudan Butuh 1 Triliun Dolar Lebih untuk Rekonstruksi Pasca Konflik

Pertemuan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dengan Perdana Menteri transisi Sudan Kamil Idris di Kairo menjadi sorotan besar bukan hanya karena membahas stabilitas kawasan, tetapi juga karena angka fantastis biaya rekonstruksi Sudan pascaperang yang diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi kebutuhan rekonstruksi Suriah.

Dalam pertemuan tersebut, Sisi menegaskan kembali dukungan penuh Mesir terhadap kesatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Sudan. Ia menyatakan bahwa Mesir akan berdiri di belakang Sudan dalam upaya memulihkan keamanan, mengakhiri krisis kemanusiaan, dan menjaga sumber daya rakyat Sudan.

Kamil Idris, dalam kunjungan luar negeri pertamanya sebagai perdana menteri transisi, membawa pesan bahwa Sudan tengah berupaya mencari dukungan regional dan internasional. Pilihan pertama ke Kairo dianggap strategis karena Mesir adalah tetangga dekat sekaligus mitra tradisional yang menampung jutaan pengungsi Sudan selama perang.

Pembicaraan di Kairo juga menyinggung rekonstruksi besar-besaran yang diperlukan untuk mengembalikan Sudan dari kehancuran. Menurut otoritas Sudan, biaya membangun kembali ibu kota Khartoum saja diperkirakan mencapai 300 miliar dolar. Sementara itu, rekonstruksi di wilayah lain diperkirakan membutuhkan tambahan 700 miliar dolar.

Jika dijumlahkan, total kebutuhan rekonstruksi Sudan mencapai sekitar 1 triliun dolar lebih, angka yang mengejutkan dunia internasional. Perbandingan pun segera muncul: biaya rekonstruksi Suriah, meski juga hancur lebur akibat perang bertahun-tahun, diperkirakan jauh lebih rendah dari itu.

Fakta bahwa Sudan memerlukan dana hampir dua kali lipat dari Suriah menunjukkan skala kehancuran yang luar biasa. Infrastruktur dasar seperti listrik, air, sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas publik lainnya dilaporkan hancur total di banyak wilayah.

Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) melaporkan bahwa dari rencana respons kemanusiaan global senilai 4,6 miliar dolar untuk Sudan, baru 23 persen yang berhasil didanai. Angka itu memperlihatkan kesenjangan besar antara kebutuhan mendesak dan realisasi bantuan.

Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Kamil Idris menyampaikan terima kasih kepada Mesir yang menampung jutaan warga Sudan di tengah “perang brutal” yang memaksa mereka mengungsi. Ia menegaskan hubungan Sudan-Mesir “tidak akan pernah terputus.”

Madbouly menambahkan harapannya agar Sudan segera keluar dari krisis untuk melindungi warga sipil, mengurangi penderitaan rakyat, serta menjaga sumber daya dan kedaulatan negara. Ia menolak segala bentuk campur tangan asing yang dapat mengancam persatuan Sudan.

Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral melalui mekanisme politik, teknis, dan konsultatif. Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, pembangunan, hingga koordinasi keamanan di perbatasan.

Para pengamat menilai perjalanan Idris ke Kairo sangat simbolis. Dengan menjadikan Mesir sebagai tujuan pertama, ia ingin mengirimkan pesan bahwa rekonstruksi Sudan membutuhkan dukungan penuh dari tetangga terdekat sekaligus membuka jalan bagi dukungan internasional yang lebih luas.

Mesir di sisi lain melihat krisis Sudan sebagai ancaman langsung bagi stabilitasnya. Gelombang pengungsi, gangguan perdagangan lintas batas, hingga ancaman keamanan di kawasan perbatasan menjadikan Kairo berkepentingan besar agar Sudan segera stabil.

Namun, tantangan rekonstruksi tidak bisa dianggap enteng. Dengan biaya yang mencapai 1 triliun dolar, Sudan memerlukan dukungan global dalam skala besar. Tanpa itu, mimpi membangun kembali negeri bisa berlarut-larut dalam stagnasi dan ketergantungan pada bantuan kemanusiaan.

Dibandingkan dengan Suriah, di mana kehancuran banyak terpusat di wilayah perkotaan, perang Sudan telah meluas hampir ke seluruh provinsi. Inilah yang membuat biaya rekonstruksi Sudan membengkak jauh lebih besar.

Selain kerusakan fisik, Sudan juga menghadapi kehancuran ekonomi. Nilai mata uang jatuh, lembaga-lembaga negara lumpuh, dan produktivitas pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi ikut terhenti akibat perang.

Para analis memperkirakan bahwa rekonstruksi Sudan hanya mungkin dilakukan jika ada paket internasional komprehensif. Keterlibatan Mesir, negara Teluk, Uni Afrika, hingga lembaga keuangan global akan sangat menentukan.

Idris sendiri menekankan bahwa rekonstruksi bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang membangun kembali persatuan nasional. Ia menyebut visi rekonstruksi harus melibatkan semua kelompok Sudan agar tidak mengulang lingkaran konflik.

Masyarakat internasional kini menghadapi ujian serius: apakah bersedia menyisihkan dana besar untuk Sudan di tengah banyak krisis global lainnya. Jika tidak, Sudan berisiko terjebak dalam kehancuran permanen.

Dengan biaya rekonstruksi yang mencengangkan, Sudan kini menjadi kasus paling berat di antara negara-negara pascaperang modern. Tantangan ke depan bukan hanya mengumpulkan dana, tetapi juga memastikan bahwa rekonstruksi membawa perdamaian berkelanjutan, bukan sekadar bangunan baru di atas tanah yang masih berkonflik.

Baca selanjutnya

internasional

Sudan Butuh 1 Triliun Dolar Lebih untuk Rekonstruksi Pasca Konflik

Admin2

Teka-Teki Pemilu Mendatang di Mali

Pasukan Azawad berhasil menguasai kembali wilayah utara Mali, termasuk kota-kota strategis seperti Gao dan Kidal. Keberhasilan ini menjadi titik balik penting dalam dinamika konflik Mali, mengingat Azawad pernah memproklamasikan kemerdekaannya pada 2012 meski tidak diakui dunia internasional. Kini, momentum itu kembali hidup sebagai daya tawar baru dalam perundingan damai yang akan datang.

Penguasaan kembali wilayah ini membuat Azawad tampil bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai entitas politik dengan aspirasi yang jelas. Dukungan masyarakat lokal yang merasa lebih terlindungi di bawah kendali mereka semakin memperkuat legitimasi kelompok ini.

Di sisi lain, pemerintah Mali di Bamako semakin terdesak. Upaya militer mereka untuk merebut kembali wilayah utara sejauh ini tidak menunjukkan hasil konkret. Keterbatasan dukungan internasional dan krisis internal memperparah kelemahan pemerintah pusat dalam menghadapi situasi terbaru ini.

Kondisi semakin pelik setelah Majelis Umum PBB melalui Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap pemerintahan militer Mali. Ia menyoroti penundaan pemilu tanpa batas waktu dan penindasan terhadap masyarakat sipil, terutama kelompok pembela hak asasi manusia.

Turk menegaskan bahwa kebijakan dan strategi junta militer Mali melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Menurutnya, keputusan yang diambil para jenderal tidak hanya menjauhkan Mali dari jalur demokrasi, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi konflik berkepanjangan.

Sejak kudeta lima tahun lalu, pemerintahan militer di bawah pimpinan Jenderal Assimi Goita terus memperpanjang kekuasaan tanpa proses pemilu. Pada Mei 2025, rezim ini bahkan membubarkan seluruh partai politik dan organisasi masyarakat sipil. Dua bulan kemudian, Goita menambah masa jabatannya lima tahun lagi tanpa batasan yang jelas.

Langkah-langkah tersebut membuat legitimasi pemerintah Mali semakin dipertanyakan, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Celah inilah yang dimanfaatkan Azawad untuk memperkuat posisi mereka sebagai alternatif pemerintahan di wilayah utara.

Keberhasilan Azawad menguasai kembali wilayah strategis menjadi pukulan telak bagi pemerintah pusat. Kini, Bamako tidak hanya berhadapan dengan tantangan militer, tetapi juga dengan krisis legitimasi yang semakin dalam akibat kecaman internasional.

Dengan kontrol wilayah nyata di utara dan sejarah proklamasi kemerdekaan yang pernah mereka lakukan, Azawad memiliki posisi tawar politik yang kuat. Mereka bisa masuk ke meja perundingan dengan kekuatan penuh, sesuatu yang sulit dicapai jika hanya hadir sebagai pihak lemah.

Bagi masyarakat utara Mali, kehadiran Azawad dianggap memberi stabilitas lebih dibandingkan pemerintah pusat yang gagal menghadirkan layanan dasar. Dari aspek keamanan hingga administrasi, banyak warga menilai Azawad lebih siap mengurus kebutuhan mereka.

Sementara itu, dunia internasional masih terbelah. Beberapa negara Barat memandang penguasaan wilayah oleh Azawad sebagai ancaman stabilitas kawasan Sahel, sementara pihak lain melihatnya sebagai konsekuensi dari kegagalan pemerintah pusat menjaga demokrasi dan hak asasi.

Kritik keras dari PBB juga memperbesar tekanan bagi Bamako. Rezim militer kini menghadapi dilema: berunding dengan Azawad demi mempertahankan sebagian legitimasi, atau terus berkeras dan berisiko kehilangan lebih banyak wilayah.

Sejumlah analis menilai, dengan melemahnya Bamako dan kecaman keras dari PBB, jalan bagi Azawad menuju pengakuan politik semakin terbuka. Meski kemerdekaan penuh mungkin masih jauh, otonomi luas atau status khusus bisa menjadi tuntutan realistis dalam perundingan berikutnya.

Momentum ini juga membangkitkan kembali ingatan akan proklamasi kemerdekaan Azawad pada 2012. Meskipun saat itu tidak diakui, pengalaman tersebut kini menjadi modal simbolis sekaligus sejarah perjuangan yang sah untuk dijadikan landasan dalam perundingan.

Namun, tantangan besar tetap ada. Jika Azawad ingin memperkuat klaim politiknya, mereka harus mampu menjaga stabilitas di wilayah yang dikuasai. Keberhasilan mengelola keamanan, layanan publik, dan bantuan kemanusiaan akan menjadi bukti konkret kapasitas mereka.

Di Bamako, situasi semakin runyam. Penolakan terhadap demokrasi, pembubaran partai, dan perpanjangan masa jabatan tanpa batas memperlemah klaim mereka sebagai pemerintah sah. Dunia internasional kini menilai rezim militer Mali tidak hanya otoriter, tetapi juga gagal menjamin hak-hak dasar warganya.

Dengan kondisi ini, Azawad memiliki kesempatan emas untuk menguatkan posisinya di tingkat regional dan internasional. Mereka bisa menggunakan penguasaan wilayah sebagai alat tawar, sementara kelemahan Bamako menjadi faktor pendukung.

Ke depan, perundingan damai antara Azawad dan pemerintah pusat diprediksi tidak akan lagi berpihak sepenuhnya pada Bamako. Azawad akan datang dengan kekuatan lapangan yang nyata serta dukungan moral dari masyarakat yang merasa terpinggirkan.

Dengan demikian, keberhasilan Azawad menguasai kembali wilayahnya bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan politik yang lahir dari kelemahan lawan. Dalam lanskap Mali yang kian kacau, Azawad kini menjadi pemain utama yang tak bisa diabaikan dalam setiap skenario perdamaian.

Baca selanjutnya

internasional

Teka-Teki Pemilu Mendatang di Mali

Admin2

Azawad Kembali Kuasai Wilayah Utara Mali

Kabar terbaru dari kawasan Sahel menyebutkan bahwa pasukan Azawad berhasil mengambil alih kendali penuh atas wilayah utara Mali. Langkah ini menandai kembalinya kekuatan Azawad setelah sekian lama terdesak, dan kini mereka mampu menguasai sejumlah kota strategis termasuk Gao dan Kidal.

Penguasaan ini dianggap sebagai titik balik penting bagi gerakan Azawad yang sejak awal berdiri dengan tujuan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat di wilayah utara Mali. Dengan keberhasilan ini, peta kekuatan politik dan militer di Mali kembali mengalami perubahan besar.

Azawad sendiri bukan nama baru dalam sejarah konflik Mali. Pada tahun 2012, mereka pernah memproklamasikan kemerdekaan Azawad, meskipun deklarasi tersebut tidak mendapat pengakuan terbuka dari internasional. Meski begitu, peristiwa itu tetap membekas sebagai simbol perjuangan mereka.

Kini, dengan kembalinya kendali atas sebagian besar wilayah, proklamasi kemerdekaan itu diperkirakan akan kembali menjadi modal politik. Azawad memiliki daya tawar baru yang kuat dalam setiap pembicaraan damai yang mungkin digelar bersama pemerintah pusat di Bamako.

Masyarakat di wilayah utara disebut mulai melihat Azawad sebagai otoritas yang lebih mampu menjaga stabilitas dibandingkan pemerintah pusat yang selama ini kesulitan menghadirkan layanan dasar. Hal ini semakin memperkuat legitimasi lokal yang dibutuhkan oleh gerakan tersebut.

Pemerintah Mali sendiri menentang keras langkah Azawad dan berjanji akan merebut kembali wilayah yang hilang. Namun, sejauh ini upaya mereka belum membuahkan hasil konkret di lapangan. Dukungan internasional yang terbatas membuat Bamako semakin sulit menghadapi kenyataan baru ini.

Para analis menilai keberhasilan Azawad merebut kembali wilayahnya bukan hanya soal kekuatan militer, yang diduga didukung Ukraina, tetapi juga keberhasilan mereka memanfaatkan ketidakstabilan politik di Mali. Krisis internal yang berkepanjangan membuat pemerintah pusat kehilangan fokus dalam mengendalikan utara.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas internasional. Negara-negara Barat serta lembaga multilateral sedang memantau dampak positif dan negatif bagi stabilitas kawasan Sahel yang sudah lama rapuh.

Meskipun demikian, bagi Azawad, penguasaan wilayah ini adalah bukti bahwa mereka tetap menjadi kekuatan utama di utara Mali. Mereka tidak hanya hadir sebagai kelompok bersenjata, tetapi juga sebagai entitas politik yang memiliki aspirasi kenegaraan.

Dalam beberapa pekan terakhir, simbol-simbol Azawad kembali terlihat di kota-kota besar yang mereka kuasai. Hal ini menunjukkan upaya mereka untuk menghidupkan kembali identitas politik dan nasionalisme Azawad di mata penduduk setempat.

Sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan ini akan digunakan Azawad untuk menekan Bamako dalam perundingan damai berikutnya. Mereka kini bisa mengajukan tuntutan lebih tegas, termasuk kemungkinan otonomi luas atau pengakuan status khusus bagi wilayah mereka.

Namun, jalan menuju perdamaian tetap tidak mudah. Pemerintah Mali kemungkinan besar tidak akan menerima begitu saja tuntutan Azawad, terutama jika menyangkut kedaulatan negara. Konfrontasi politik maupun militer bisa saja kembali terjadi.

Di sisi lain, masyarakat sipil di Mali berharap momentum ini bisa membuka peluang dialog yang lebih realistis. Mereka menilai tanpa melibatkan Azawad, mustahil tercipta perdamaian jangka panjang di utara negara tersebut.

Kembalinya Azawad juga memunculkan pertanyaan mengenai nasib perjanjian damai yang pernah ditandatangani sebelumnya. Banyak poin yang belum terlaksana, dan kini perundingan baru dengan kekuatan yang berbeda tampaknya tidak terhindarkan.

Meski begitu, kemenangan Azawad di lapangan jelas memperbesar peran mereka dalam proses politik. Dengan kontrol atas wilayah, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kokoh dibandingkan sekadar hadir sebagai pihak dalam negosiasi.

Tantangan terbesar tetap pada bagaimana memastikan stabilitas di wilayah yang baru mereka kuasai. Layanan publik, keamanan warga, dan distribusi bantuan kemanusiaan menjadi ujian nyata bagi legitimasi Azawad di mata masyarakat internasional.

Bagi Bamako, perkembangan ini adalah pukulan telak. Mereka kini harus menghadapi kenyataan bahwa kedaulatan atas wilayah utara tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pusat. Hal ini bisa memicu perubahan besar dalam arah politik Mali ke depan.

Sebaliknya, bagi Azawad, keberhasilan ini menjadi momentum yang membangkitkan kembali impian lama mereka. Walau belum tentu berujung pada pengakuan kemerdekaan, kendali atas wilayah memberikan mereka posisi strategis yang sulit diabaikan.

Dengan demikian, keberhasilan Azawad menguasai kembali wilayahnya bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan politik. Hal ini menegaskan bahwa perundingan damai di Mali ke depan akan berlangsung dengan peta kekuatan yang berbeda, di mana suara Azawad akan lebih kuat dari sebelumnya.

Baca selengkapnya

internasional

Azawad Kembali Kuasai Wilayah Utara Mali

Admin2

Pemerintahan Paralel Sudan Terapkan Aturan Baru Soal Dokumen Identitas

Pemerintahan paralel Sudan di Nyala yang menamakan dirinya Government of Peace and Unity (TASIS) memperkenalkan rancangan peraturan baru terkait penerbitan dokumen identitas dan paspor. Langkah ini dianggap penting untuk mengisi kekosongan pelayanan publik di tengah konflik berkepanjangan sekaligus menjadi sumber pemasukan bagi negara versi Nyala.

Dalam rancangan peraturan yang beredar, pemerintah TASIS menekankan perlunya penerbitan paspor, kartu identitas, dan dokumen status sipil lainnya sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas nasional. Mereka menilai, selama perang, banyak warga kesulitan mendapatkan layanan dokumen resmi dari pemerintah pusat.

Peraturan ini juga mengatur standar verifikasi, kontrol pemalsuan, dan tata kelola pencatatan. TASIS menyatakan hal tersebut dilakukan agar dokumen yang diterbitkan tidak hanya berlaku secara administratif di wilayah Nyala, tetapi juga diakui dalam transaksi sosial dan ekonomi sehari-hari.

Meski belum ada tanggal pasti pelaksanaan, rancangan peraturan ini sudah mendapat perhatian luas. Warga di Darfur, khususnya di Nyala, menyambut gagasan tersebut karena banyak dari mereka kesulitan memperpanjang paspor atau mengganti kartu identitas sejak konflik meluas pada 2021.

Selain melayani kebutuhan dasar masyarakat, peraturan ini juga menjadi instrumen untuk memperkuat legitimasi TASIS. Dengan menguasai sektor administratif seperti penerbitan dokumen, pemerintahan paralel itu berharap mendapatkan pengakuan lebih luas di dalam negeri.

Di sisi lain, setiap proses penerbitan dokumen tentu dikenakan biaya meskipun dalam jumlah yang relatif ringan. Dari sinilah TASIS berharap mendapat pemasukan baru bagi kas negara. Pendapatan dari biaya administrasi akan membantu membiayai layanan publik lain yang sedang mereka galakkan.

Pemasukan dari dokumen identitas hanyalah salah satu strategi. Pemerintah paralel Nyala juga menargetkan penerimaan dari pergantian plat kendaraan, izin usaha, hingga pungutan pajak dan retribusi lokal. Semua itu diatur untuk menciptakan sumber keuangan yang stabil bagi mereka.

Tidak berhenti di situ, pemasukan dari bea masuk di perbatasan serta pungutan di pos pemeriksaan (check point) juga dipandang sebagai sumber penting. Langkah ini sekaligus mempertegas kendali TASIS atas jalur logistik di Darfur.

Pengamat menilai kebijakan tersebut mencerminkan upaya nyata TASIS untuk membangun struktur negara paralel yang lengkap. Dengan memiliki kewenangan administratif, fiskal, dan pelayanan publik, Nyala semakin menegaskan posisinya sebagai pusat alternatif kekuasaan di Sudan.

Rencana ini pun mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang telah lama merasa terabaikan oleh pemerintah pusat di Khartoum. Mereka menganggap TASIS memberi alternatif nyata atas pelayanan yang selama ini macet akibat perang.

Kembalinya layanan identitas juga memberi peluang bagi warga untuk lebih mudah bepergian, melanjutkan pendidikan, atau mengurus bisnis di luar wilayah. Dalam situasi konflik, kepemilikan dokumen resmi sangat krusial untuk mobilitas dan perlindungan hak.

Selain itu, dengan adanya sistem pencatatan yang lebih rapi, TASIS berharap dapat memperkuat administrasi kependudukan. Data akurat mengenai jumlah penduduk dan status sipil akan memudahkan dalam penyaluran bantuan maupun perencanaan pembangunan lokal.

Namun, di balik langkah ini terselip strategi politik yang jelas. Dengan menguasai sektor identitas, TASIS berupaya memperkuat kontrol atas masyarakat di wilayahnya sekaligus mempertegas batas administratif terhadap pemerintah pusat.

Tantangan besar tetap menanti. Tanpa pengakuan internasional, dokumen yang dikeluarkan TASIS mungkin hanya berlaku terbatas di wilayah yang mereka kuasai. Ini bisa menyulitkan warganya bila ingin bepergian ke luar negeri atau mengakses layanan internasional.

Meski demikian, langkah ini memperlihatkan arah ambisi TASIS. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Nyala mampu berfungsi sebagai pusat pemerintahan alternatif yang memiliki sistem pajak, administrasi, hingga pencatatan kependudukan.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat menentukan citra TASIS. Bila berhasil memberikan layanan yang efektif, mereka bisa mendapat legitimasi lebih kuat dari masyarakat lokal. Sebaliknya, bila hanya menambah beban ekonomi warga, kebijakan ini bisa berbalik menjadi bumerang.

Dengan begitu, penerapan aturan baru soal paspor dan identitas bukan hanya soal administrasi semata. Ia adalah cermin dari pertarungan legitimasi antara pemerintah pusat di Khartoum dan pemerintahan paralel di Nyala, yang kini berlomba membuktikan siapa yang paling mampu melayani rakyat Sudan.

Baca selanjutnya

internasional

Pemerintahan Paralel Sudan Terapkan Aturan Baru Soal Dokumen Identitas

Admin2

Houthi Cari Calon Perdana Menteri dari Selatan

Gerakan Houthi di Yaman kembali menjadi sorotan setelah kabar bahwa mereka tengah mencari figur perdana menteri baru dari wilayah selatan. Langkah ini muncul setelah tewasnya Ahmed al-Rahawi, pemimpin pemerintahan tidak diakui Houthi, dalam sebuah serangan Israel di Sana’a. Kekosongan kepemimpinan itu memaksa Abdul-Malik al-Houthi, tokoh utama kelompok tersebut, segera mencari sosok pengganti.

Sumber dari surat kabar Al-Jumhouriya menyebutkan bahwa upaya perekrutan tokoh dari selatan bukan sekadar pengisian jabatan semata. Ada motif politik yang lebih dalam, yakni keinginan Houthi memperluas basis dukungan di luar kubu tradisional mereka di utara. Selama ini, kelompok tersebut dikenal berakar kuat di Saada dan wilayah sekitarnya.

Dengan merangkul tokoh selatan, Houthi berharap bisa mengurangi resistensi dari wilayah yang kerap menentang kekuasaan mereka. Selain itu, strategi ini dinilai bisa memberi citra lebih inklusif, seakan-akan pemerintahan mereka mewakili seluruh Yaman, bukan hanya kelompok tertentu.

Nama Khaled al-Daini, mantan gubernur Hadramaut, mencuat sebagai kandidat kuat. Al-Daini memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan lokal dan dikenal cukup berpengaruh di kawasan selatan. Dukungan dari jaringan politiknya diyakini bisa membantu Houthi membuka pintu baru di wilayah yang selama ini sulit mereka kendalikan.

Selain al-Daini, nama Ghaleb Mutlaq juga disebut-sebut masuk dalam radar. Mantan Menteri Negara itu dinilai punya pengalaman politik serta hubungan yang lebih luas dengan berbagai faksi. Mutlaq dianggap sebagai figur kompromi yang bisa diterima oleh lebih banyak kelompok di Yaman.

Namun, mencari sosok dari selatan bukanlah hal mudah bagi Houthi. Kecurigaan lama terhadap dominasi utara masih melekat kuat di benak banyak tokoh selatan. Mereka khawatir hanya akan dijadikan simbol tanpa benar-benar diberi ruang kekuasaan yang nyata.

Langkah ini juga dipandang sebagai upaya Houthi mengurangi tekanan eksternal. Dengan menampilkan tokoh selatan di pucuk pimpinan, mereka berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan mereka lebih representatif. Ini menjadi penting mengingat legitimasi internasional selama ini tidak pernah mereka dapatkan.

Banyak pengamat menilai bahwa keputusan Abdul-Malik al-Houthi mencari perdana menteri dari selatan adalah strategi politik yang penuh risiko. Jika berhasil, Houthi bisa memperluas basis dukungan dan mengurangi potensi perlawanan. Namun, jika gagal, hal itu justru akan memperdalam ketidakpercayaan.

Di sisi lain, keberadaan tokoh selatan di pemerintahan Houthi berpotensi memicu gesekan dengan kelompok separatis yang selama ini menginginkan kemerdekaan penuh untuk Yaman Selatan. Mereka bisa saja menganggap langkah ini sebagai upaya kooptasi yang merugikan perjuangan mereka.

Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah tokoh-tokoh selatan seperti al-Daini atau Mutlaq bersedia menerima tawaran tersebut. Bergabung dengan Houthi berarti mengambil risiko besar, baik secara politik maupun keamanan, mengingat konflik bersenjata masih berkecamuk.

Selain faktor internal, dinamika regional juga mempengaruhi.

Meski begitu, bagi Houthi, upaya ini menjadi jalan keluar dari kebuntuan politik setelah kehilangan al-Rahawi. Mereka membutuhkan figur baru yang tidak hanya bisa mengisi jabatan administratif, tetapi juga mampu memperluas legitimasi kelompok.

Kematian al-Rahawi sendiri meninggalkan kekosongan serius di struktur pemerintahan Houthi. Sebagai pemimpin pemerintahan bayangan mereka, ia memainkan peran penting dalam menghubungkan kepentingan politik dengan agenda militer.

Tanpa pengganti yang tepat, risiko instabilitas internal dalam tubuh Houthi bisa meningkat. Inilah yang membuat Abdul-Malik al-Houthi bergerak cepat mencari pengganti, bahkan jika harus merangkul tokoh di luar basis tradisionalnya.

Sejumlah analis menilai langkah ini juga sebagai sinyal bahwa Houthi menyadari batasan kekuatan mereka. Mengandalkan basis utara saja tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan kekuasaan dalam jangka panjang.

Dari perspektif politik domestik, langkah ini bisa membuka peluang baru bagi integrasi Yaman, meski dalam kerangka yang masih penuh ketegangan. Tokoh selatan yang duduk di pemerintahan Houthi mungkin bisa menjadi jembatan menuju kompromi yang lebih luas.

Namun, skeptisisme tetap tinggi. Banyak pihak ragu bahwa Houthi benar-benar bersedia berbagi kekuasaan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok ini cenderung mengendalikan penuh pemerintahan, meskipun melibatkan pihak lain secara simbolis.

Ke depan, keputusan siapa yang akan dipilih sebagai perdana menteri dari selatan akan menjadi ujian besar bagi strategi Houthi. Nama yang dipilih bukan hanya akan menentukan arah politik internal, tetapi juga memengaruhi sikap komunitas internasional.

Bagi warga Yaman sendiri, pergulatan elite politik ini hanya menambah lapisan baru dalam konflik berkepanjangan. Harapan terbesar mereka tetaplah sederhana: hadirnya pemerintahan yang mampu membawa stabilitas dan kemajuan untuk negara.

Baca selanjutnya

internasional

Houthi Cari Calon Perdana Menteri dari Selatan

Admin2