Warga Hasakah Suriah Tuntut Negara Hadir Tindak SDF

Sebuah pernyataan resmi yang beredar luas di Al-Hasakah, Suriah, mencerminkan meningkatnya ketegangan antara warga sipil dan kelompok bersenjata non-negara di wilayah tersebut. Dokumen itu disampaikan oleh aktivis dan komunitas masyarakat setempat sebagai bentuk protes terbuka terhadap tindakan kekerasan dan penangkapan yang menimpa warga sipil.

Dalam pernyataan itu, masyarakat Al-Hasakah menegaskan bahwa mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk kembalinya hukum dan kedaulatan negara secara utuh. Kembalinya institusi nasional dan pasukan keamanan Suriah dipandang sebagai momen penting yang lama dinantikan setelah masa panjang ketidakpastian.

Euforia warga saat menyambut aparat negara digambarkan sebagai luapan harapan akan kehidupan yang lebih aman dan tertib. Bagi banyak warga, kehadiran negara diyakini sebagai awal dari berakhirnya praktik kekuasaan bersenjata yang selama ini dirasakan menekan kehidupan sipil.

Namun, harapan tersebut berubah menjadi kemarahan setelah terjadi insiden kekerasan. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa kelompok SDF dan milisi afiliasinya melakukan penyerangan brutal terhadap warga sipil yang merayakan kembalinya institusi negara.

Warga juga melaporkan adanya penangkapan terhadap puluhan pemuda dan aktivis. Penangkapan itu, menurut pernyataan tersebut, dilakukan semata-mata karena mereka mengekspresikan dukungan terhadap pasukan keamanan dalam negeri dan simbol-simbol kedaulatan negara.

Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan sipil dan hak dasar warga. Masyarakat menilai bahwa kekerasan terhadap warga yang tidak bersenjata memperlihatkan rapuhnya jaminan keamanan di tengah proses transisi yang sedang berlangsung.

Dalam dokumen itu, kritik tajam diarahkan kepada pemerintah Suriah. Warga menuntut agar pemerintah tidak bersikap pasif atau sekadar menjadi penonton ketika pendukung dan warganya sendiri menjadi korban kekerasan dan penahanan sewenang-wenang.

Masyarakat menekankan bahwa kedaulatan negara tidak cukup diwujudkan dengan pengibaran bendera atau kehadiran simbol formal semata. Menurut mereka, kedaulatan sejati hanya bermakna jika negara mampu melindungi warga yang berlindung di bawah bendera tersebut.

Pernyataan itu juga menolak segala bentuk kesepakatan keamanan yang mengabaikan keselamatan warga sipil. Masyarakat Hasakah menilai bahwa perjanjian apa pun tidak akan memiliki legitimasi jika mengorbankan kebebasan dan keamanan rakyat.

Isu pembebasan tahanan menjadi salah satu tuntutan utama. Warga mendesak pemerintah Suriah untuk segera turun tangan membebaskan semua pemuda dan aktivis yang ditahan, serta menghentikan praktik penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain itu, mereka menuntut jaminan kebebasan bergerak dan berpendapat bagi seluruh warga. Menurut pernyataan tersebut, rasa aman tidak mungkin terwujud selama warga masih takut mengekspresikan sikap politik atau sosialnya.

Pernyataan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran politik di tingkat lokal. Warga tidak hanya menuntut keamanan fisik, tetapi juga penghormatan terhadap martabat dan hak-hak sipil sebagai warga negara.

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan tersebut menunjukkan adanya jurang kepercayaan antara masyarakat sipil dan struktur kekuasaan bersenjata non-negara. Jurang ini semakin tampak ketika warga secara terbuka menyatakan loyalitasnya kepada institusi negara.

Masyarakat Hasakah juga memberi peringatan bahwa kesabaran publik memiliki batas. Mereka menilai bahwa penundaan dan ketidakjelasan sikap pemerintah hanya akan memperburuk situasi di lapangan.

Nada pernyataan itu menggambarkan urgensi tindakan nyata. Warga menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji atau pernyataan politik, untuk memulihkan wibawa hukum dan rasa aman.

Dokumen tersebut sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah Suriah dalam fase transisi ini. Keberhasilan atau kegagalan merespons tuntutan warga akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik di wilayah timur laut.

Pengamat menilai bahwa Hasakah kini menjadi indikator penting bagi proses konsolidasi negara. Cara pemerintah menangani keluhan warga sipil akan menjadi preseden bagi wilayah lain dengan dinamika serupa.

Di tengah kompleksitas keamanan dan politik, pernyataan warga Hasakah memperlihatkan bahwa masyarakat sipil ingin menjadi subjek, bukan objek, dalam proses penataan ulang kekuasaan.

Mereka menuntut negara hadir tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pelindung nyata dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Harapan ini menjadi benang merah dari seluruh isi pernyataan.

Pada bagian penutup, dokumen tersebut menegaskan kembali komitmen warga terhadap persatuan nasional. Pernyataan diakhiri dengan slogan yang mencerminkan aspirasi kolektif mereka, “Hidup Suriah, dan hiduplah rakyatnya yang aman dan mulia.”

Seruan ini menandai babak baru dalam relasi antara warga Hasakah dan negara, di mana tuntutan keamanan, keadilan, dan martabat menjadi pusat dari harapan masyarakat terhadap masa depan Suriah.

Baca selanjutnya

internasional

Warga Hasakah Suriah Tuntut Negara Hadir Tindak SDF

Admin2 Monday, February 2, 2026

Warga Suriah Minta SDF Terus Terang Jumlah Korban Arab yang Dieksekusi PKK

Konflik yang berlangsung antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan berbagai faksi di Suriah timur serta pemerintah transisi terus menarik perhatian publik dan media internasional karena dampak kemanusiaannya yang mendalam. Bentrokan antara SDF dan pasukan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan korban di kedua belah pihak dan memicu perdebatan luas tentang angka sebenarnya. 

Laporan pemantau perang independen seperti Syrian Observatory for Human Rights mencatat sekitar 1.000 kombatan tewas di kedua belah pihak dalam bentrokan sejak awal Januari 2026, angka ini mencakup korban dari SDF dan Tentara Arab Suriah yang saling berhadapan di beberapa front konflik. 

Namun, di media sosial dan dalam sejumlah narasi partisan, muncul klaim bahwa jumlah korban yang “sebenarnya” jauh lebih tinggi — bahkan disebut mencapai 8.000 tewas. Klaim ini sering dibagikan oleh kalangan pendukung SDF sendiri, namun tidak didukung oleh data pemantau independen atau laporan resmi international.

Beberapa pihak yang menyebarkan angka besar itu tampaknya menggabungkan berbagai jenis kematian — termasuk non‑kombatan, korban kecelakaan, orang hilang, dan laporan yang belum terverifikasi — sehingga angka totalnya menjadi hiperbolik dan sulit diverifikasi.

Ada dugaan bahwa angka 8.000 ini bukan merujuk pada jumlah tentara pemerintah Suriah yang tewas, tetapi bisa jadi mengacu pada jumlah anggota SDF dari kelompok etnis Arab yang ditembak mati oleh PKK pengendali SDF setelah ketahuan membelot, menyerah, atau berpindah pihak selama konflik. Rumor ini tersebar di komunitas daring yang pro‑SDF dan komunitas pendukung Kurdi.

Namun, sampai sekarang tidak ada laporan resmi dari lembaga internasional, PBB, atau lembaga seperti SOHR yang mengonfirmasi jumlah orang Arab dalam SDF yang tewas karena dibunuh oleh SDF sendiri. 

Menurut laporan analisis konflik yang tersedia, sejumlah pejuang Arab yang berada di bawah komando SDF memang telah melakukan defection (pembelotan) ke pihak pemerintah atau kelompok lain, terutama saat dorongan massal dari berbagai kepala suku Arab untuk mendukung pemerintah.

Misalnya, di wilayah Aleppo dan Deir ez‑Zor, beberapa anggota SDF yang berasal dari suku Arab dilaporkan meninggalkan posisi mereka dan memilih untuk menyerah kepada aparat pemerintah atau bergabung dengan kelompok lokal yang bersekutu dengan Damaskus. 

Laporan semacam itu memperlihatkan dinamika konflik yang lebih kompleks di Suriah timur, di mana loyalitas sering berubah karena tekanan militer, kondisi ekonomi, dan ketegangan internal antara unit milisi Kurdi dan anggota Arab mereka sendiri. 

Meskipun ada desas‑desus seputar pembelotan itu, jumlahnya relatif kecil, seperti laporan yang menyebut “sekitar 20 anggota SDF yang membelot ke pemerintah di Aleppo” — angka yang jauh dari ribuan yang diklaim dalam narasi 8.000. 

Perlu dipahami bahwa SDF adalah koalisi faksi yang kompleks, terdiri dari pejuang Kurdi, Arab, dan kelompok etnis lain yang memiliki motivasi berbeda saat perang sipil Suriah berkembang sejak 2011. Kebanyakan keputusan individu pejuang untuk berpindah pihak biasanya bersifat lokal dan tidak terkoordinasi secara besar‑besaran. 

Dalam bentrokan militer aktual di garis depan antara pasukan pemerintah dan unit SDF yang masih bertahan, jumlah tewas yang dilaporkan oleh pemantau konflik tetap berada pada ratusan hingga beberapa ribu gabungan, bukan angka puluhan ribu. 

Klaim angka 8.000 sering kali muncul tanpa konteks waktu yang jelas, sehingga diduga besar kemungkinan analisis itu mencampurkan angka dari periode konflik yang lebih panjang atau memasukkan kelompok yang berbeda secara operasional.

Karena ketidakpastian data di kawasan konflik Suriah, media internasional dan lembaga pemantau biasanya berhati‑hati ketika mengutip angka korban, sering kali menyebutkan angka perkiraan yang bisa berbeda antara sumber satu dan lainnya.

Terlepas dari kontroversi angka, isu pembelotan anggota SDF dari kalangan Arab menyoroti tekanan internal yang dihadapi koalisi tersebut dalam mempertahankan kesatuan etnis dan loyalitas struktural, terutama saat menghadapi tekanan militer dari pemerintah Suriah dan kesepakatan integrasi yang baru dicapai. 

Di masa depan, jika narasi tentang jumlah besar anggota SDF yang tewas benar adanya, ini dapat membuka kebutuhan bagi pemerintah Suriah yang baru atau lembaga independen untuk melakukan investigasi menyeluruh, khususnya terkait tuduhan eksekusi terhadap anggota Arab yang membelot beserta keluarganya. 

Investigasi semacam itu akan penting untuk membangun akuntabilitas dan rekonsiliasi nasional, terutama di daerah‑daerah dengan populasi Arab yang merasa terpinggirkan atau menjadi korban dari tindakan milisi yang tidak diawasi secara ketat.

Pemerintah transisi Suriah yang kini mulai mendapatkan kontrol penuh atas wilayah timur laut ini telah mengumumkan niatnya untuk meninjau seluruh kasus tahanan yang ditinggalkan SDF, termasuk status hukuman dan potensi pelanggaran HAM yang terjadi di fasilitas penahanan sebelumnya. 

Namun sampai teknik investigasi itu benar‑benar dijalankan dan hasilnya dipublikasikan secara transparan, klaim besar seperti 8.000 tewas tetap menjadi isu yang harus diperlakukan dengan kehati‑hatian, menanti bukti faktual dan verifikasi dari lembaga independen.

Bagi masyarakat Suriah yang telah melewati konflik panjang, kejelasan semacam itu bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keadilan dan masa depan damai dalam membangun kembali negara pascaperang.

Demonstrasi di Sarrin Tuntut Jenazah Tahanan

Sejumlah warga menggelar demonstrasi di kota Sarrin, pinggiran timur provinsi Aleppo, menuntut diserahkannya jenazah tahanan yang diduga tewas di tangan milisi SDF yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di kota Ain al-Arab (Kobane). Aksi itu terlihat melalui foto-foto yang beredar di media sosial.

Para peserta demonstrasi membawa spanduk dan poster yang menuntut pengungkapan nasib para tahanan sebelumnya dan penyerahan jenazah kepada keluarga mereka. Tuntutan ini menekankan keresahan warga Arab lokal terhadap dugaan eksekusi yang dilakukan oleh milisi yang mengendalikan wilayah tersebut.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak SDF atau otoritas lain yang menjelaskan secara rinci kronologi kejadian, jumlah korban tewas, atau identitas mereka. 

Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpercayaan warga terhadap milisi yang menguasai wilayah mereka, sekaligus menyoroti ketegangan etnis dan politik yang masih berlangsung antara SDF dan komunitas Arab setempat. Aksi protes warga Arab ini juga menjadi refleksi dari tekanan yang dirasakan masyarakat sipil selama konflik yang berkepanjangan.

Sementara itu, pengamat menilai bahwa isu pengembalian jenazah dan transparansi nasib tahanan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun kepercayaan kembali antara warga lokal dan pihak penguasa, serta mencegah potensi eskalasi konflik di wilayah timur laut Suriah.

Baca selanjutnya

internasional

Warga Suriah Minta SDF Terus Terang Jumlah Korban Arab yang Dieksekusi PKK

Admin2 Saturday, January 31, 2026

Pornografi sebagai Senjata Psikologis Intelijen AS

Sebuah laporan investigatif mengungkap praktik kontroversial yang digunakan aparat intelijen Amerika Serikat selama operasi militer di Irak, yakni pemanfaatan materi pornografi sebagai alat tekanan psikologis terhadap para tahanan. Praktik ini terungkap melalui dokumen bocoran yang kemudian dilaporkan media investigatif The Intercept dan dihimpun kembali oleh lembaga pemantau media independen, Project Censored.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa seorang staf Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang ditugaskan di Irak memimpin tim kontra-intelijen yang bertugas memeriksa perangkat elektronik hasil penyitaan dari berbagai operasi militer. Perangkat itu mencakup komputer, CD, ponsel, hingga radio komunikasi yang diambil langsung dari medan perang.

Dalam proses pemeriksaan digital, tim tersebut mengklaim menemukan campuran konten yang beragam, mulai dari video pornografi, ribuan file audio Al-Qur’an dan ceramah keagamaan, hingga materi propaganda dan pelatihan kelompok bersenjata. Secara sinis, temuan itu dijuluki sebagai “tiga P”, yakni porn, propaganda, and prayer.

Menurut laporan, materi pornografi tersebut kemudian dianggap “sangat berguna” oleh aparat interogator, khususnya pasukan khusus AS. Pornografi digunakan untuk menekan psikologis tahanan Irak yang mengaku sebagai Muslim taat dan menolak invasi AS di Irak, namun disebut memiliki atau pernah menyimpan konten tersebut di perangkat mereka.

Pendekatan ini bertujuan merusak ketahanan mental dan identitas keagamaan para tahanan. Dengan mempertontonkan atau menyinggung konten yang dianggap haram dan memalukan dalam Islam, interogator berharap tahanan menjadi lebih mudah diintimidasi, ditekan, atau dipaksa memberikan pengakuan.

Praktik tersebut menimbulkan kontroversi serius karena dinilai melanggar prinsip perlakuan manusiawi terhadap tahanan, terlepas dari status bersalah atau tidaknya mereka. Laporan itu juga menyoroti ketidakjelasan asal-usul materi pornografi tersebut, apakah benar milik para tahanan atau justru dimasukkan setelah penyitaan.

Penggunaan pornografi dalam konteks interogasi bukanlah hal baru dalam operasi intelijen AS. Seorang mantan interogator di pusat penahanan Guantanamo Bay mengungkapkan bahwa metode serupa pernah diterapkan, baik sebagai bentuk “imbalan” bagi sebagian tahanan maupun sebagai alat tekanan bagi yang lain.

Project Censored menyoroti minimnya pemberitaan media arus utama mengenai praktik-praktik tersebut. Hingga laporan itu diterbitkan, The Intercept disebut sebagai satu-satunya media besar yang mengulasnya secara mendalam, meskipun isu tersebut menyangkut pelanggaran etika serius dalam operasi keamanan.

Kondisi ini memunculkan kritik terhadap pola sensor struktural di media Barat, di mana informasi yang berpotensi merusak citra aparat keamanan cenderung diabaikan atau dipinggirkan. Padahal, praktik perang psikologis berbasis agama memiliki implikasi luas terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Laporan ini memperlihatkan bahwa konflik modern tidak hanya berlangsung melalui senjata dan teknologi militer, tetapi juga melalui manipulasi psikologis yang menyasar identitas, keyakinan, dan martabat manusia. Isu tersebut sekaligus membuka kembali perdebatan lama mengenai batas etika dalam operasi intelijen di tengah perang global melawan terorisme.

Irak dan sejumlah negara di Timur Tengah sejatinya telah masuk dalam radar strategis Amerika Serikat sejak awal 1990-an, jauh sebelum invasi militer resmi dilakukan. Setelah Perang Teluk 1991, kawasan ini dipandang sebagai kawasan yang berpotensi makmur dan tak mudah diintimidasi oleh hegemoni AS dkk, terutama terkait keamanan Israel dalam melakukan tindak genosida di Palestina, energi, dan dominasi politik global AS di Timur Tengah.

Salah satu dokumen yang kerap disebut dalam konteks ini adalah “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”, sebuah memo kebijakan yang disusun pada 1996 oleh kelompok analis strategis AS untuk kepentingan pemerintahan Israel. Dokumen tersebut mendorong perubahan rezim di Irak dkk serta melemahkan Suriah dan aktor regional lain yang dianggap menghambat tatanan keamanan baru di kawasan.

Memasuki awal 2000-an, arah serupa kembali muncul dalam berbagai memo dan dokumen internal Pentagon. Sejumlah pejabat pertahanan AS secara terbuka mengakui bahwa Irak, Iran, Suriah, Libya, dan beberapa negara lain telah masuk daftar prioritas strategis, bahkan sebelum serangan 11 September 2001. Hal ini menunjukkan bahwa agenda intervensi dan pembunuhan massal kepada warga Arab di Timur Tengah dengan bermacam dalih telah disiapkan lebih awal.

Invasi Irak pada 2003 kemudian dipandang banyak analis sebagai realisasi dari kerangka kebijakan jangka panjang tersebut. Narasi senjata pemusnah massal dan perang melawan teror dianggap sebagai legitimasi publik, sementara tujuan strategis yang lebih dalam telah dirumuskan sejak satu dekade sebelumnya melalui dokumen perencanaan keamanan dan pertahanan.

Dengan demikian, Irak dan negara-negara lain di kawasan tidak dapat dilihat semata sebagai target situasional pasca-9/11. Mereka merupakan bagian dari desain geopolitik jangka panjang Amerika Serikat yang dibangun sejak 1990-an, melalui kombinasi dokumen kebijakan, memo pertahanan, dan kalkulasi strategis yang terus berkembang hingga awal abad ke-21.

Baca selanjutnya

internasional

Pornografi sebagai Senjata Psikologis Intelijen AS

Admin2 Wednesday, January 28, 2026

Bangladesh Perketat Penanganan Separatisme dan Militan

Bangladesh menghadapi tantangan serius dalam menanggulangi separatisme dan militansi di wilayah Chittagong Hill Tracts (CHT). Upaya pemerintah menegakkan stabilitas regional semakin meningkat seiring munculnya kelompok-kelompok bersenjata baru.

Sejarah mencatat ketegangan etnis di CHT sempat memuncak sebelum Perjanjian Damai 1997. Perselisihan antara minoritas etnis dan komunitas Bengali sempat menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik bersenjata.

Perjanjian damai tersebut berhasil menciptakan atmosfer relatif tenang di perbukitan. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya diterima semua pihak, terutama oleh kelompok-kelompok yang merasa hak mereka terabaikan.

Salah satu organisasi yang muncul kembali adalah Kuki-Chin National Front (KNF). Kelompok ini diklaim mewakili enam etnis kecil di Rangamati dan Bandarban dan menuntut pembentukan negara atau wilayah otonom terpisah.

KNF membentuk sayap bersenjata bernama Kuki-Chin National Army (KNA). Organisasi ini diduga menerima pelatihan militer dari Jamaatul Ansar, kelompok militan Islam yang ingin mendirikan negara Islam di perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Kelompok KNF dan KNA memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Mereka menargetkan pemuda etnis Bawm, Pangkhua, Lushai, Khumi, Mru, dan Khiang untuk memperluas pengaruhnya.

Jumlah anggota KNF relatif kecil, namun keberadaan mereka memicu kekhawatiran pemerintah. Ancaman militan di CHT dapat mengganggu perdamaian, tidak hanya di Bangladesh tetapi juga di perbatasan India.

Selain KNF, muncul organisasi Jamaatul Ansar Fil Hindal Sharqiya yang melatih pemuda di daerah terpencil CHT. Mereka menyediakan logistik, senjata, dan pelatihan bagi calon militan.

Polisi elit Bangladesh, Rapid Action Battalion (RAB), meningkatkan operasi keamanan untuk menangkap anggota kelompok bersenjata. Beberapa operasi baru-baru ini berhasil menangkap 10 militan, termasuk anggota KNF dan Jamaatul Ansar.

Para tersangka mengaku menerima uang dan fasilitas dari KNF sebagai imbalan atas latihan militer dan loyalitas mereka. Hal ini menunjukkan adanya jaringan yang terorganisir untuk mendukung separatisme.

Operasi gabungan di CHT juga menemukan senjata, amunisi, bom, dan publikasi jihad. Barang bukti ini menjadi indikasi nyata bahwa kelompok militan mempersiapkan aksi kekerasan skala lebih besar.

Selain operasi penegakan hukum, pemerintah Bangladesh berupaya menenangkan ketegangan etnis melalui pembangunan sosial dan ekonomi. Komunitas minoritas diberikan fasilitas khusus untuk mengurangi ketidakpuasan.

Perayaan festival seperti Biju, Sangria, dan Baisabi di CHT menunjukkan adanya harmoni antar etnis. Namun, insiden migrasi dan aktivitas militan menciptakan kecemasan di masyarakat.

Sebagian pemuda yang meninggalkan rumah sering menjadi korban manipulasi kelompok militan. Mereka dijanjikan kekuasaan atau kompensasi, tetapi akhirnya terjebak dalam jaringan ekstremis.

RAB menyatakan bahwa kelompok militan memanfaatkan dana untuk membeli senjata berat. Dalam delapan sampai sembilan bulan terakhir, KNF menerima puluhan lakh rupee untuk mendukung kegiatan mereka.

Situasi di perbatasan sangat strategis bagi India dan Bangladesh. Kerusuhan di CHT dapat mengancam keamanan kedua negara sekaligus mengganggu stabilitas regional.

Bangladesh menekankan bahwa perdamaian dan persatuan antar etnis adalah prioritas utama. Semua warga CHT, baik Bengali maupun non-Bengali, diharapkan hidup berdampingan secara harmonis.

Pemerintah menegaskan tidak ada ruang bagi kelompok militan untuk membahayakan masyarakat. Langkah tegas melalui operasi keamanan dan dialog damai menjadi strategi utama.

Bangladesh juga menunjukkan tanggung jawab kemanusiaan, termasuk menampung pengungsi Rohingya dan memulangkan warga minoritas sebelumnya, seperti Chakma. Hal ini menegaskan komitmen negara terhadap hak asasi dan stabilitas.

Pendekatan multi-dimensi ini diyakini dapat memastikan perdamaian berkelanjutan di CHT. Kerjasama dengan India juga penting untuk memerangi ekstremisme lintas perbatasan.

Akhirnya, Bangladesh tetap konsisten dalam menjaga keamanan, mengatasi separatisme, dan memulihkan ketenangan di Chittagong Hill Tracts. Strategi gabungan antara pembangunan sosial dan tindakan tegas diharapkan menjadi model perdamaian regional yang efektif.

Baca selanjutnya

internasional

Bangladesh Perketat Penanganan Separatisme dan Militan

Admin2 Friday, January 23, 2026

Kota Utara Suriah Menuju Babak Baru Pembangunan

Kebangkitan kota-kota di utara Suriah kini semakin terlihat jelas. Azaz, Sarmada, Al Bab, Afrin, dan Jarablus menjadi contoh nyata bagaimana wilayah yang dulu identik dengan konflik perlahan berubah menjadi pusat pertumbuhan baru. Dengan semangat pembangunan dan dukungan pemerintahan yang baru, optimisme untuk masa depan kawasan ini semakin menguat.

Azaz menempati posisi penting dalam perjalanan ini. Pernah menjadi ibu kota pemerintahan interim SIG, Azaz kini menampilkan wajah baru dengan infrastruktur yang terus berkembang. Jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibuka kembali, serta pasar yang kembali ramai menjadi simbol kebangkitan kota ini. Masyarakat merasakan langsung hasil kerja keras bersama.

Sarmada juga tak kalah menonjol. Kota yang dulu berperan sebagai pusat ekonomi SG kini semakin memantapkan diri sebagai motor perdagangan di Suriah utara. Pasar grosir, gudang logistik, dan jalur distribusi yang aktif membuat Sarmada menjadi jantung perekonomian yang menjanjikan. Dengan integrasi ke pemerintahan baru, potensi ini semakin terbuka luas.

Al Bab pun menunjukkan geliat serupa. Proses rehabilitasi kota berjalan cepat, dengan fokus pada pemulihan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu kota yang padat penduduk, keberhasilan Al Bab dalam memulihkan kehidupan sehari-hari menjadi harapan besar bagi kawasan sekitarnya.

Afrin, yang terkenal dengan kesuburan tanahnya, kembali menghidupkan sektor pertanian. Buah zaitun, gandum, dan berbagai hasil bumi lain menjadi andalan kota ini. Dengan stabilitas yang semakin baik, Afrin berpotensi menjadi lumbung pangan yang mendukung kebutuhan Suriah utara secara keseluruhan.

Jarablus pun ikut bertransformasi. Letaknya yang strategis di dekat perbatasan menjadikannya kota dengan potensi perdagangan lintas batas yang besar. Fasilitas publik diperbaiki, pasar diperluas, dan masyarakat merasakan manfaat dari kembalinya aktivitas ekonomi yang stabil.

Keberhasilan ini tidak terjadi begitu saja. Peran dewan lokal dan masyarakat yang terus bahu membahu menjadi kunci utama. Semangat kolektif untuk membangun kembali kota mereka melahirkan energi positif yang tak terbendung. Kini, dengan adanya pemerintahan baru, energi ini menemukan arah yang lebih jelas.

Pemerintahan baru di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa dipandang sebagai peluang emas bagi kota-kota ini. Alih-alih kehilangan identitas, Azaz, Sarmada, Al Bab, Afrin, dan Jarablus justru mendapat kesempatan untuk memperluas perannya. Integrasi dengan Damaskus diharapkan membawa dukungan yang lebih besar dalam hal investasi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan layanan publik.

Seperti halnya Hong Kong yang mendapat ruang transisi saat kembali ke Tiongkok, banyak pihak berharap kota-kota ini juga diberi ruang otonomi terbatas. Namun kali ini dengan nuansa optimis: otonomi bukan sekadar perlindungan, melainkan batu loncatan untuk mempercepat penyesuaian dengan struktur ekonomi nasional.

Universitas swasta yang berdiri sejak 2015 di utara Suriah menjadi contoh bagaimana investasi jangka panjang sudah tertanam. Dengan berbagai fakultas, termasuk kedokteran dan ilmu sosial, lembaga pendidikan ini melahirkan generasi muda yang siap memimpin pembangunan. Kehadirannya menjadi tanda bahwa masa depan kawasan ini sedang disiapkan dengan serius.

Azaz dengan wajah modernnya, Sarmada dengan denyut ekonominya, Al Bab dengan pemulihannya, Afrin dengan pertaniannya, dan Jarablus dengan perdagangan lintas batasnya, semuanya menunjukkan mozaik kebangkitan Suriah utara. Masing-masing kota memberi kontribusi unik, namun bersama-sama mereka membentuk kekuatan yang lebih besar.

Optimisme ini semakin diperkuat oleh semangat para pengungsi yang kembali. Mereka bukan hanya mencari tempat tinggal, tetapi juga ikut serta dalam pembangunan. Tenaga kerja baru, keterampilan, dan modal yang dibawa pulang menjadi bagian dari energi positif yang terus mengalir ke kota-kota ini.

Dengan dasar ini, Suriah utara berpotensi menjadi episentrum pertumbuhan baru. Dari segi ekonomi, perdagangan, pendidikan, hingga pertanian, semuanya menunjukkan perkembangan pesat. Jika dikelola dengan baik, kawasan ini bisa menjadi contoh sukses pembangunan pascakonflik di Timur Tengah.

Pemerintahan baru memiliki peran penting untuk memastikan kesinambungan. Dukungan dalam bentuk regulasi yang mendukung investasi, program pembangunan terarah, dan keamanan yang terjaga akan memperkuat fondasi yang sudah ada. Masyarakat sudah membuktikan semangatnya, kini tinggal memastikan ada payung kebijakan yang melindungi mereka.

Momen ini adalah titik balik. Jika dulu kota-kota ini hanya dilihat sebagai tempat pengungsian, kini mereka berdiri sebagai motor penggerak Suriah baru. Dengan pengelolaan yang bijak, Azaz, Sarmada, Al Bab, Afrin, dan Jarablus bisa menjadi wajah masa depan yang lebih cerah.

Harapan juga datang dari sektor swasta. Para pelaku usaha melihat peluang besar untuk menanamkan modal. Pasar yang hidup, populasi yang terus bertambah, dan iklim yang semakin stabil menjadi daya tarik tersendiri. Investasi ini akan membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kebangkitan kota-kota ini juga memberi pesan kuat bagi seluruh Suriah: pemulihan itu mungkin. Dari reruntuhan perang, lahir pusat-pusat baru yang mampu menunjukkan ketahanan luar biasa. Jika semangat ini menular ke wilayah lain, Suriah bisa bangkit sebagai bangsa yang lebih kokoh.

Bagi masyarakat internasional, perkembangan ini adalah sinyal positif. Dukungan yang diarahkan ke kawasan ini berpotensi menjadi katalisator bagi rekonstruksi nasional. Kerja sama dengan lembaga internasional dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur akan mempercepat proses ini.

Kini, semua mata tertuju pada Azaz, Sarmada, Al Bab, Afrin, dan Jarablus. Mereka bukan hanya simbol kebangkitan Suriah utara, tetapi juga bukti bahwa harapan selalu ada. Dengan kerja sama yang kuat antara masyarakat, dewan lokal, dan pemerintahan baru, masa depan yang lebih sejahtera bukan lagi sekadar mimpi.

Baca selengkapnya

internasional

Kota Utara Suriah Menuju Babak Baru Pembangunan

Admin2 Saturday, September 6, 2025

Pengungsi Suriah Masih Enggan Pulang karena Krisis Air dan Listrik

Warga di distrik Al-Tadamon, Damaskus, kini menghadapi krisis air yang semakin parah. Di kawasan الشهداء – السليخة, pasokan air nyaris tidak tersedia sehingga penduduk harus membeli kebutuhan air mereka dengan harga tinggi. Kondisi ini menambah penderitaan warga yang sejak lama hidup dalam situasi sulit akibat perang dan keterbatasan infrastruktur.

Menurut keterangan dalam sebuah video yang beredar, kekurangan air di lingkungan ini sudah berlangsung lama dan belum ada solusi permanen dari pemerintah. Penduduk terpaksa mengandalkan sumur pribadi yang harus dipompa secara manual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, biaya pengeboran sumur baru yang mencapai 2.500 dolar membuat sebagian besar warga tidak sanggup menanganinya.

Untuk sementara, warga mencoba mencari cara alternatif. Beberapa pipa dan selang dipasang guna mendistribusikan air dari satu sumur ke sekitar 40 rumah. Inisiatif ini lahir dari solidaritas warga, karena tidak semua keluarga mampu membayar biaya tambahan untuk membeli air setiap hari.

Seorang warga bernama Abu Aboud menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengurangi beban warga. Ia memasang pompa air pribadi untuk mengalirkan pasokan air ke sejumlah rumah di lingkungannya. Usahanya mendapat apresiasi dari tetangga, meski jumlah air yang tersedia masih jauh dari mencukupi.

Tak hanya itu, ada juga inisiatif dari warga lain di dekat sebuah masjid yang memperbaiki sumur lama dan memasang pompa baru. Langkah ini memungkinkan sebagian warga mengakses air dengan lebih mudah, meski antrean panjang kerap terlihat setiap hari.

Namun, upaya warga tersebut hanya mampu menjadi solusi darurat. Persoalan sebenarnya terletak pada kebutuhan infrastruktur yang lebih kokoh dan berjangka panjang, sesuatu yang sulit diwujudkan tanpa dukungan pemerintah maupun organisasi kemanusiaan.

Dalam video itu, warga Al-Tadamon menyampaikan seruan langsung kepada diaspora Suriah di luar negeri. Mereka diminta membantu menyediakan dana untuk memperkuat sumur yang ada, membeli pompa air tambahan, atau bahkan menggali sumur baru. Bantuan ini dianggap penting agar krisis tidak semakin memburuk.

Selain kepada masyarakat internasional, seruan juga dialamatkan kepada kementerian terkait. Warga mengeluhkan adanya lubang besar yang sudah lama terbengkalai di Al-Tadamon, tetapi tidak pernah ditangani serius. Mereka menilai, jika infrastruktur dasar ini diperbaiki, sebagian persoalan air bisa segera teratasi.

Sejumlah tokoh masyarakat pun telah membentuk sebuah komite lokal. Komite ini bertugas mengoordinasikan bantuan, mengelola sumbangan, dan mengatur kampanye penggalangan dana. Tujuannya agar distribusi air maupun perbaikan sumur bisa dilakukan secara lebih terorganisir.

Krisis ini menambah daftar panjang penderitaan warga Al-Tadamon. Distrik tersebut sebelumnya juga menjadi salah satu titik pertempuran dalam perang saudara Suriah, bahkan pernah menyaksikan pembantaian yang menelan banyak korban sipil. Hingga kini, luka sejarah itu masih membekas di tengah kehidupan yang serba terbatas.

Keberadaan Al-Tadamon yang dekat dengan Kamp Yarmouk, pemukiman pengungsi Palestina terbesar di Suriah, membuat wilayah ini memiliki latar belakang sosial yang kompleks. Banyak penduduknya adalah pengungsi internal dari Dataran Tinggi Golan sejak 1967, sementara sebagian rumah dibangun secara tidak resmi tanpa dukungan layanan publik yang memadai.

Akibatnya, persoalan seperti kekurangan air bukan hanya dampak dari perang, melainkan juga dari lemahnya perencanaan tata kota sejak puluhan tahun lalu. Kini, kondisi itu diperparah oleh belum pulihnya ekonomi, kerusakan jaringan air, dan terbatasnya sumber daya pemerintah.

Para pedagang di pasar lokal juga turut mengeluhkan situasi ini. Harga air yang tinggi membuat biaya operasional mereka meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok ikut naik. Hal ini menekan daya beli warga dan menambah beban ekonomi sehari-hari.

Warga menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Tanpa pasokan yang cukup, kehidupan mereka kian terancam, terutama di musim panas ketika suhu udara meningkat tajam.

Mereka berharap, kampanye penggalangan dana bisa menarik simpati masyarakat internasional. Banyak warga percaya bahwa bantuan dari luar negeri akan lebih cepat membawa perubahan dibanding menunggu langkah konkret dari pemerintah.

Meski begitu, beberapa aktivis lokal memperingatkan bahwa solusi jangka pendek tidak akan cukup. Mereka menuntut adanya strategi komprehensif yang melibatkan perbaikan jaringan pipa, pembangunan reservoir, serta pemulihan sistem distribusi air di seluruh Damaskus selatan.

Jika tidak ada langkah serius, warga khawatir krisis air bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan baru. Situasi di Al-Tadamon bisa memicu migrasi paksa, meningkatnya penyakit akibat sanitasi buruk, dan ketegangan sosial di antara warga yang berebut sumber daya.

Bagi masyarakat Al-Tadamon, krisis ini juga menjadi ujian solidaritas. Upaya saling membantu yang dilakukan warga menjadi bukti bahwa meski hidup di bawah tekanan, mereka tetap menjaga kebersamaan.

Kini, harapan terbesar tertuju pada dunia luar, baik diaspora Suriah maupun organisasi kemanusiaan internasional. Dengan bantuan nyata, mereka percaya kehidupan di Al-Tadamon bisa kembali memiliki kepastian, setidaknya untuk kebutuhan paling mendasar: air bersih.

Krisis air dan listrik ini juga menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pengungsi Suriah belum kembali dari kawasan utara negara itu. Bagi mereka, pulang tanpa jaminan ketersediaan layanan dasar hanya akan menjerumuskan kembali pada penderitaan yang sama.

Wilayah yang dihuni mantan pengungsi Palestina maupun pengungsi Dataran Tinggi Golan di masa lalu relatif lebih terperhatikan. Mereka memiliki asosiasi yang sudah berdiri puluhan tahun, yang mengurus rumah-rumah kosong dan membantu pemulihan lingkungan.

Sebaliknya, pengungsi Suriah dari perkampungan asli sering kali kurang mendapat perhatian. Hanya inisiatif dari ketua RT atau tokoh lokal yang sesekali membantu perbaikan layanan dasar di lingkungan mereka. Tanpa dukungan struktural, banyak rumah masih belum layak huni.

Diperkirakan ada sekitar 1 hingga 2 juta pengungsi Suriah yang masih bertahan di kamp pengungsian. Sebagian dari mereka memilih tetap tinggal karena sudah terbiasa, sementara sebagian lain enggan kembali karena tidak ada tempat layak untuk dituju.

Kondisi ini mencerminkan betapa pentingnya pemulihan infrastruktur air dan listrik dalam proses rekonstruksi Suriah. Tanpa itu, upaya repatriasi pengungsi akan terhambat, dan stabilitas sosial di kawasan pascaperang akan sulit dicapai.

Baca selengkapnya

internasional

Pengungsi Suriah Masih Enggan Pulang karena Krisis Air dan Listrik

Admin2

Adu Pamer Kekuasaan Dua Pemerintahan Sudan

Di tengah konflik berkepanjangan di Sudan, persaingan antara pemerintahan versi Khartoum dan pemerintahan tandingan di Nyala, yang dikenal sebagai TASIS, semakin menampakkan diri. Kedua pihak kini saling adu pamer kekuasaan melalui kunjungan pejabat mereka ke pasar-pasar dan wilayah yang dikuasai.

Langkah terbaru datang dari Khartoum, ketika Letnan Jenderal Shams al-Din Kabashi, anggota Dewan Kedaulatan Transisi dan wakil komandan angkatan darat, melakukan lawatan ke Kordofan Utara. Dalam kunjungan itu, Kabashi menegaskan tekad pemerintahannya untuk merebut kembali Darfur dari tangan Rapid Support Forces (RSF) yang didukung TASIS.

Kabashi menyatakan bahwa El Obeid, ibu kota Kordofan Utara, akan menjadi pusat utama peluncuran operasi militer menuju Darfur. Ia menekankan bahwa beberapa kota strategis seperti Al-Khuwayy, En-Nahud, dan Ad-Dubaibat akan dijadikan basis pendukung sebelum operasi besar di El Fasher, yang disebutnya sebagai pintu gerbang menuju seluruh Darfur.

Pernyataan Kabashi itu semakin mempertegas sikap keras Khartoum yang menolak segala bentuk negosiasi damai. Menurutnya, perang hanya akan berakhir dengan penyerahan penuh pihak yang disebutnya sebagai “pengkhianat dan pemberontak.” Pesan ini jelas ditujukan kepada RSF dan pemerintahan tandingan di Nyala.

Tak hanya retorika, Kabashi juga mengumumkan langkah praktis dengan memerintahkan pasukan untuk segera mengosongkan 53 sekolah dan fasilitas sipil di El Obeid. Keamanan kota, katanya, akan diserahkan kepada polisi dan aparat keamanan lainnya agar warga kembali merasa aman.

Sementara itu, kubu Nyala yang didukung RSF tidak tinggal diam. Pejabat militer dari Darfur Tengah menggelar kunjungan serupa ke pasar Zalingei. Kehadiran mereka ditujukan untuk menunjukkan bahwa wilayah di bawah kendali TASIS telah menikmati stabilitas dan ketertiban.

Dalam kunjungan itu, Komandan RSF Mohammed Adam Al-Banjuz menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah kesejahteraan warga. Ia juga mengumumkan adanya nomor darurat khusus bagi para pedagang untuk melaporkan masalah keamanan seperti pencurian.

Delegasi TASIS turut meyakinkan bahwa masyarakat di Darfur kini dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman. Pernyataan itu diperkuat dengan testimoni langsung dari sejumlah pedagang yang diwawancarai di pasar Zalingei. Mereka mengaku puas dengan kondisi keamanan yang relatif lebih baik dibanding sebelumnya.

Pedagang juga menyampaikan harapan agar stabilitas ini bisa terus dijaga. Mereka menekankan bahwa rasa aman di pasar menjadi kunci keberlangsungan perdagangan, terutama di tengah situasi konflik nasional yang belum menunjukkan tanda mereda.

Aksi kunjungan ini dianggap sebagai upaya pemerintahan Nyala menegaskan eksistensinya di tengah rivalitas dengan Khartoum. Dengan menampilkan sisi keseharian masyarakat, TASIS ingin menunjukkan legitimasi de facto yang mereka miliki di wilayah Darfur.

Dua peristiwa kunjungan tersebut menegaskan pola baru dalam persaingan: bukan hanya pertempuran bersenjata, tetapi juga adu pencitraan di ruang publik. Pasar dipilih sebagai simbol stabilitas karena merupakan pusat kehidupan warga.

Khartoum berusaha meyakinkan bahwa mereka masih memiliki kendali strategis untuk merebut kembali Darfur, sementara Nyala menonjolkan citra sebagai pemerintahan yang bisa memberikan ketertiban bagi warganya.

Kedua narasi ini saling bertolak belakang, tetapi sama-sama diarahkan untuk memenangkan simpati rakyat sekaligus dukungan internasional. Dalam konflik berkepanjangan, legitimasi politik tidak hanya diukur dari kekuatan senjata, tetapi juga dari kemampuan mengelola kehidupan sipil.

Namun, situasi di lapangan masih penuh ketidakpastian. Meski TASIS menampilkan kondisi aman di pasar, laporan kemanusiaan dari Darfur masih menunjukkan krisis serius akibat pertempuran dan blokade distribusi bantuan.

Sementara itu, ancaman ofensif baru dari Khartoum berpotensi memperburuk keadaan. Jika operasi militer besar benar-benar diluncurkan dari El Obeid, maka Darfur bisa kembali menjadi medan tempur yang menelan korban sipil.

Bagi warga, kunjungan pejabat dari kedua kubu sejatinya hanya memberikan sedikit harapan. Mereka lebih menginginkan jaminan nyata atas keselamatan, akses pangan, dan layanan dasar, dibanding sekadar pernyataan politik.

Meski begitu, pamer kunjungan ke pasar tetap memiliki dampak simbolis. Ia memperlihatkan bahwa perang di Sudan kini juga diperebutkan di ruang persepsi, bukan hanya di garis depan.

Dalam jangka panjang, tanpa penyelesaian politik yang inklusif, aksi semacam ini hanya akan menjadi episode singkat di tengah konflik berkepanjangan. Adu pamer pejabat tidak akan mampu menggantikan kebutuhan mendesak warga akan perdamaian.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Sudan kini menghadapi perang ganda: perang fisik di medan tempur, dan perang citra di hadapan rakyat serta dunia internasional. Keduanya saling berkaitan dan menentukan arah masa depan negara itu.

Jika rivalitas ini terus berlanjut, masa depan Darfur dan Sudan secara keseluruhan masih akan diliputi ketidakpastian. Antara ofensif Khartoum dan pencitraan Nyala, rakyat tetap menjadi pihak yang paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan nyata.

RSF sempat menguasai 70 persen Sudan saat Rusia (melalui Wagner), UAE, Ethiopia, Sudan Selatan dkk memberikan dukungan. Namun saat Rusia beralih dukungan ke Khartoum dengan imbalan pangkalan angkatan laut di Sudan, keadaan berbalik. Kini RSF hanya menguasai 1/3 wilayah Sudan.

Baca selangkapnya

internasional

Adu Pamer Kekuasaan Dua Pemerintahan Sudan

Admin2

Suriah Andalkan Diaspora Lanjutkan Rekonstruksi

Kebijakan penggalangan dana untuk rekonstruksi Suriah sebenarnya berakar dari pengalaman pemerintahan penyelamat, yang dikenal sebagai Salvation Government (SG), di Idlib. SG sebelumnya berhasil menjalankan kampanye pembangunan lokal dengan dana terbatas, menunjukkan kapasitas manajemen dan koordinasi yang relatif baik.

Dalam konteks Idlib, SG mampu mengelola sumbangan masyarakat lokal dan diaspora untuk membangun fasilitas publik, rumah sakit, sekolah, serta infrastruktur dasar lainnya. Transparansi dan prioritas yang jelas menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana di wilayah yang masih berkonflik itu.

Keberhasilan SG di Idlib menjadi contoh bahwa jika dana dikelola dengan disiplin dan terfokus, hasilnya bisa signifikan meski sumber daya terbatas. Model ini kini dijadikan dasar oleh pemerintah Suriah untuk rekonstruksi di seluruh negeri pascaperang.

Pemerintah Presiden Ahmed Al Sharaa membuka Fund Pembangunan Suriah yang bertujuan menghimpun sumbangan diaspora. Dana awal yang terkumpul mencapai 60 juta dolar AS. Meski masih kecil dibanding kebutuhan total, pengalaman SG menunjukkan bahwa dana awal bisa menjadi katalis untuk proyek yang lebih besar.

Dalam skala nasional, Suriah menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibanding Idlib. Infrastruktur rusak luas, sektor publik lumpuh, dan ekonomi terpuruk. Namun, pengalaman SG membuktikan bahwa mekanisme pengelolaan yang tepat mampu menghadirkan hasil nyata.

Skenario terbaik adalah meniru strategi SG, yaitu memprioritaskan proyek vital, memanfaatkan tenaga lokal, dan mengutamakan transparansi pengelolaan dana. Dengan demikian, diaspora dapat melihat langsung dampak kontribusi mereka dan tetap terdorong untuk mendukung.

Pemerintah dapat membentuk badan khusus yang mengelola sumbangan dengan sistem pelaporan yang jelas, mirip model SG. Badan ini bertugas menyalurkan dana ke sektor kritis, mengawasi pelaksanaan proyek, dan memastikan akuntabilitas kepada penyumbang.

Selain proyek fisik, rekonstruksi Suriah juga harus memperhatikan pemulihan sosial dan ekonomi. Pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian dari skema pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya diterapkan SG di Idlib.

Pengalaman SG menunjukkan bahwa fokus pada sektor strategis seperti listrik, air bersih, jalan, dan fasilitas kesehatan bisa memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal. Suriah dapat mengadopsi pendekatan yang sama untuk memaksimalkan dampak dana diaspora.

Dengan skala nasional yang lebih besar, pemerintah Suriah harus mengadaptasi pengalaman SG dengan koordinasi lebih luas antara kementerian, lembaga lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini memastikan bahwa dana yang dikumpulkan tidak tercecer dan proyek berjalan efisien.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan untuk memantau proyek, meniru model SG yang memanfaatkan sistem daring untuk transparansi. Aplikasi pelaporan dan sensor infrastruktur membantu memastikan penggunaan dana optimal.

Pemanfaatan tenaga kerja lokal menjadi strategi penting. Seperti yang dilakukan SG, mengandalkan kontraktor domestik menurunkan biaya, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Skenario ini menekankan bahwa pengalaman SG membuktikan kemampuan manajemen internal, disiplin fiskal, dan prioritas yang tepat mampu menghasilkan rekonstruksi meski tanpa pinjaman internasional besar.

Pemerintah Suriah dapat meniru model crowdfunding berskala besar untuk proyek tertentu, menarik diaspora maupun simpatisan global, mirip cara SG menggalang dukungan masyarakat lokal di Idlib.

Koordinasi antara sektor publik dan lembaga amal non-pemerintah menjadi langkah strategis. SG sebelumnya berhasil bekerja sama dengan organisasi lokal untuk memaksimalkan efisiensi proyek.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi lokal harus digulirkan. SG di Idlib membuktikan bahwa investasi kecil di usaha masyarakat mampu mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Suriah bisa mengadaptasi langkah ini di skala nasional.

Pengalaman SG juga mengajarkan pentingnya komunikasi transparan dengan masyarakat dan diaspora. Pelaporan rutin proyek yang didukung dana mereka membangun kepercayaan dan memperkuat partisipasi berkelanjutan.

Prioritas ketahanan pangan dan layanan dasar juga penting. Seperti Idlib, Suriah harus memulihkan sektor pertanian, pengairan, dan distribusi pangan agar masyarakat tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan luar negeri.

Dalam skenario terbaik, rekonstruksi Suriah mencontoh model SG dengan skala besar: fokus pada prioritas, transparansi, pemberdayaan lokal, dan pelibatan diaspora. Jika dijalankan disiplin, hasilnya bisa signifikan meski tanpa pinjaman IMF atau lembaga keuangan internasional.

Dengan demikian, pengalaman SG di Idlib memberikan keyakinan bahwa Suriah mampu mengelola rekonstruksi nasional secara mandiri. Kapasitas pengelolaan dana, transparansi, dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi fondasi utama keberhasilan upaya ini.

Skenario

100 Hari Pertama Rekonstruksi Nasional Suriah

Hari-hari awal rekonstruksi Suriah pascaperang akan menentukan keberhasilan jangka panjang upaya membangun kembali negara. Berdasarkan pengalaman SG di Idlib, pemerintah bisa merancang strategi 100 hari pertama yang fokus, realistis, dan berdampak langsung.

Pada hari pertama, prioritas utama adalah pembentukan badan pengelola Fund Pembangunan Suriah yang terpusat. Badan ini bertugas menyalurkan sumbangan diaspora ke proyek prioritas, mengawasi akuntabilitas, dan melaporkan progres secara transparan kepada publik.

Hari kedua hingga hari ketujuh diarahkan untuk identifikasi proyek vital. Infrastruktur kritis seperti listrik, air bersih, rumah sakit, dan jalan harus diprioritaskan. Pendekatan ini meniru strategi SG yang memfokuskan dana terbatas pada sektor strategis di Idlib.

Dalam dua minggu pertama, pemerintah dapat memulai kampanye komunikasi intensif kepada diaspora. Pelaporan daring tentang penggunaan dana dan perkembangan proyek akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong sumbangan berkelanjutan.

Hari ke-15 hingga ke-30 fokus pada mobilisasi tenaga kerja lokal. Menggunakan kontraktor dan pekerja domestik tidak hanya menekan biaya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Pada hari ke-30 hingga ke-45, proyek fisik skala kecil hingga menengah dapat dimulai. Pembangunan rumah darurat, perbaikan fasilitas kesehatan, dan rehabilitasi sekolah adalah prioritas agar masyarakat merasakan dampak nyata.

Hari ke-45 hingga ke-60 diarahkan pada sektor ekonomi produktif. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah, bantuan modal mikro, dan revitalisasi pertanian akan mendorong multiplier effect bagi ekonomi lokal.

Hari ke-60 hingga ke-75 fokus pada pemulihan layanan publik dan administrasi. Pendaftaran identitas, distribusi bantuan, dan layanan pemerintahan lokal harus dipulihkan agar masyarakat mulai kembali berfungsi normal.

Hari ke-75 hingga ke-90 diarahkan pada monitoring dan evaluasi. Setiap proyek yang dibiayai dana diaspora harus dievaluasi efektivitasnya. Transparansi ini penting agar kepercayaan donor tetap terjaga.

Hari ke-90 hingga ke-100, pemerintah melakukan perencanaan jangka panjang. Dari pengalaman SG, membangun roadmap rekonstruksi lima tahun ke depan membantu mengatur prioritas, alokasi dana, dan strategi penggalangan sumbangan lanjutan.

Selama 100 hari pertama, koordinasi antara kementerian, lembaga lokal, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci. Tanpa sinergi ini, proyek bisa terhambat atau dana diaspora tidak dimanfaatkan maksimal.

Teknologi digital juga menjadi alat penting. Penggunaan aplikasi pemantauan proyek, sensor infrastruktur, dan sistem pelaporan daring akan mempermudah pengawasan dan transparansi.

Selain pembangunan fisik, rekonstruksi sosial dan ekonomi harus dijalankan bersamaan. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program kesehatan masyarakat menjadi bagian integral dari 100 hari pertama.

Prioritas lain adalah ketahanan pangan. Pemulihan pertanian, pengairan, dan distribusi pangan memastikan masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan luar negeri.

Pengalaman SG menunjukkan bahwa keberhasilan awal menumbuhkan momentum. Proyek yang selesai dalam 100 hari pertama akan menjadi simbol kredibilitas pemerintah dan bukti bahwa dana diaspora digunakan efektif.

Transparansi dan komunikasi dengan diaspora menjadi senjata ampuh. Pelaporan rutin, dokumentasi proyek, dan kampanye informasi digital akan menjaga partisipasi aktif penyumbang.

Pengelolaan proyek secara bertahap membantu menghindari overbudget dan kesalahan perencanaan. Fokus pada proyek prioritas sebelum proyek besar dimulai akan menekan risiko kegagalan.

Koordinasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga amal independen membantu meningkatkan kapasitas teknis dan logistik tanpa menambah beban keuangan pemerintah.

Dalam 100 hari pertama, pemerintah juga harus membangun sistem akuntabilitas untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci keberhasilan.

Jika skenario ini dijalankan disiplin, Suriah memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa rekonstruksi nasional bisa berhasil tanpa mengandalkan pinjaman IMF atau lembaga keuangan internasional, hanya dengan mengandalkan sumbangan diaspora dan pengalaman SG di Idlib.

Baca selengkapnya

internasional

Suriah Andalkan Diaspora Lanjutkan Rekonstruksi

Admin2 Friday, September 5, 2025

Sudan Butuh 1 Triliun Dolar Lebih untuk Rekonstruksi Pasca Konflik

Pertemuan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dengan Perdana Menteri transisi Sudan Kamil Idris di Kairo menjadi sorotan besar bukan hanya karena membahas stabilitas kawasan, tetapi juga karena angka fantastis biaya rekonstruksi Sudan pascaperang yang diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi kebutuhan rekonstruksi Suriah.

Dalam pertemuan tersebut, Sisi menegaskan kembali dukungan penuh Mesir terhadap kesatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Sudan. Ia menyatakan bahwa Mesir akan berdiri di belakang Sudan dalam upaya memulihkan keamanan, mengakhiri krisis kemanusiaan, dan menjaga sumber daya rakyat Sudan.

Kamil Idris, dalam kunjungan luar negeri pertamanya sebagai perdana menteri transisi, membawa pesan bahwa Sudan tengah berupaya mencari dukungan regional dan internasional. Pilihan pertama ke Kairo dianggap strategis karena Mesir adalah tetangga dekat sekaligus mitra tradisional yang menampung jutaan pengungsi Sudan selama perang.

Pembicaraan di Kairo juga menyinggung rekonstruksi besar-besaran yang diperlukan untuk mengembalikan Sudan dari kehancuran. Menurut otoritas Sudan, biaya membangun kembali ibu kota Khartoum saja diperkirakan mencapai 300 miliar dolar. Sementara itu, rekonstruksi di wilayah lain diperkirakan membutuhkan tambahan 700 miliar dolar.

Jika dijumlahkan, total kebutuhan rekonstruksi Sudan mencapai sekitar 1 triliun dolar lebih, angka yang mengejutkan dunia internasional. Perbandingan pun segera muncul: biaya rekonstruksi Suriah, meski juga hancur lebur akibat perang bertahun-tahun, diperkirakan jauh lebih rendah dari itu.

Fakta bahwa Sudan memerlukan dana hampir dua kali lipat dari Suriah menunjukkan skala kehancuran yang luar biasa. Infrastruktur dasar seperti listrik, air, sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas publik lainnya dilaporkan hancur total di banyak wilayah.

Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) melaporkan bahwa dari rencana respons kemanusiaan global senilai 4,6 miliar dolar untuk Sudan, baru 23 persen yang berhasil didanai. Angka itu memperlihatkan kesenjangan besar antara kebutuhan mendesak dan realisasi bantuan.

Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Kamil Idris menyampaikan terima kasih kepada Mesir yang menampung jutaan warga Sudan di tengah “perang brutal” yang memaksa mereka mengungsi. Ia menegaskan hubungan Sudan-Mesir “tidak akan pernah terputus.”

Madbouly menambahkan harapannya agar Sudan segera keluar dari krisis untuk melindungi warga sipil, mengurangi penderitaan rakyat, serta menjaga sumber daya dan kedaulatan negara. Ia menolak segala bentuk campur tangan asing yang dapat mengancam persatuan Sudan.

Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral melalui mekanisme politik, teknis, dan konsultatif. Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, pembangunan, hingga koordinasi keamanan di perbatasan.

Para pengamat menilai perjalanan Idris ke Kairo sangat simbolis. Dengan menjadikan Mesir sebagai tujuan pertama, ia ingin mengirimkan pesan bahwa rekonstruksi Sudan membutuhkan dukungan penuh dari tetangga terdekat sekaligus membuka jalan bagi dukungan internasional yang lebih luas.

Mesir di sisi lain melihat krisis Sudan sebagai ancaman langsung bagi stabilitasnya. Gelombang pengungsi, gangguan perdagangan lintas batas, hingga ancaman keamanan di kawasan perbatasan menjadikan Kairo berkepentingan besar agar Sudan segera stabil.

Namun, tantangan rekonstruksi tidak bisa dianggap enteng. Dengan biaya yang mencapai 1 triliun dolar, Sudan memerlukan dukungan global dalam skala besar. Tanpa itu, mimpi membangun kembali negeri bisa berlarut-larut dalam stagnasi dan ketergantungan pada bantuan kemanusiaan.

Dibandingkan dengan Suriah, di mana kehancuran banyak terpusat di wilayah perkotaan, perang Sudan telah meluas hampir ke seluruh provinsi. Inilah yang membuat biaya rekonstruksi Sudan membengkak jauh lebih besar.

Selain kerusakan fisik, Sudan juga menghadapi kehancuran ekonomi. Nilai mata uang jatuh, lembaga-lembaga negara lumpuh, dan produktivitas pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi ikut terhenti akibat perang.

Para analis memperkirakan bahwa rekonstruksi Sudan hanya mungkin dilakukan jika ada paket internasional komprehensif. Keterlibatan Mesir, negara Teluk, Uni Afrika, hingga lembaga keuangan global akan sangat menentukan.

Idris sendiri menekankan bahwa rekonstruksi bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang membangun kembali persatuan nasional. Ia menyebut visi rekonstruksi harus melibatkan semua kelompok Sudan agar tidak mengulang lingkaran konflik.

Masyarakat internasional kini menghadapi ujian serius: apakah bersedia menyisihkan dana besar untuk Sudan di tengah banyak krisis global lainnya. Jika tidak, Sudan berisiko terjebak dalam kehancuran permanen.

Dengan biaya rekonstruksi yang mencengangkan, Sudan kini menjadi kasus paling berat di antara negara-negara pascaperang modern. Tantangan ke depan bukan hanya mengumpulkan dana, tetapi juga memastikan bahwa rekonstruksi membawa perdamaian berkelanjutan, bukan sekadar bangunan baru di atas tanah yang masih berkonflik.

Baca selanjutnya

internasional

Sudan Butuh 1 Triliun Dolar Lebih untuk Rekonstruksi Pasca Konflik

Admin2