Aksi pawai dukungan yang digelar milisi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di wilayah utara Hasakah kembali memicu sorotan. Pada hari yang sama ketika warga di sejumlah kawasan Arab dilaporkan menghadapi pembatasan pergerakan dan kesulitan pasokan pangan, iring-iringan massa dengan bendera dan atribut milisi memenuhi jalan-jalan utama di area yang berada di bawah kendali mereka.
Struktur SDF seperti Asyayis masih mengendalikan lapangan pasca perjanjian damai dengan pemerintah Suriah. Kelompok ini masih menerapkan diskriminasi akut pada warga Arab Hasakah.
Menurut laporan lokal, milisi “SDF” mengerahkan pegawai dan para pendukungnya untuk mengikuti pawai dukungan di wilayah kontrolnya. Dalam barisan tersebut tampak bendera YPG, YPJ, dan Partai PYD yang memiliki keterkaitan ideologis dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), serta poster Abdullah Ocalan yang mendominasi panggung simbolik kegiatan itu.
Namun momentum aksi tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial di lapangan. Sejumlah wilayah berpenduduk Arab di Hasakah disebut mengalami blokade dan pembatasan distribusi bahan pokok. Dalam situasi seperti itu, perayaan terbuka dengan simbol-simbol kekuatan militer dianggap berpotensi memperdalam jarak psikologis antara otoritas de facto dan komunitas lokal.
Tokoh masyarakat setempat menilai bahwa stabilitas kawasan timur laut Suriah sangat bergantung pada pengelolaan hubungan antar-komunitas. Hasakah dikenal sebagai wilayah majemuk, dihuni oleh Arab, Kurdi, Asyur, dan kelompok lainnya. Setiap tindakan yang terkesan eksklusif atau triumphalist berisiko memicu persepsi marginalisasi di tengah struktur sosial yang rapuh pascakonflik panjang.
Sejumlah pengamat menyebut, dalam konteks krisis kemanusiaan, prioritas seharusnya diarahkan pada jaminan akses pangan dan kebebasan bergerak warga sipil. Pawai dukungan politik atau militer di tengah pembatasan logistik dinilai dapat dibaca sebagai bentuk provokasi simbolik, terutama jika sebagian masyarakat merasa terisolasi.
Situasi ini juga memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan ruang publik. Andaikata komunitas Arab ingin menggelar pawai serupa untuk mengekspresikan aspirasi mereka, kondisi blokade dan pembatasan mobilitas membuat hal itu hampir mustahil dilakukan. Ketimpangan dalam hak berekspresi berpotensi memperdalam ketidakpercayaan antar-komunitas.
Di wilayah konflik, simbol memiliki daya ledak yang tidak kalah dari senjata. Bendera, lagu, dan potret tokoh politik sering kali menjadi representasi dominasi. Dalam masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari perang, simbol-simbol tersebut dapat menimbulkan rasa tertekan bagi kelompok yang merasa tidak terwakili.
Hasakah sendiri masih menghadapi tantangan ekonomi serius. Infrastruktur rusak, akses energi tidak stabil, serta distribusi bahan pokok yang bergantung pada jalur logistik terbatas membuat masyarakat rentan. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi kemanusiaan dinilai lebih mendesak ketimbang mobilisasi massa.
Fenomena serupa bukan hanya terjadi di timur laut Suriah. Di Suwaida, wilayah yang dikuasai milisi Druze, sekitar 30 ribu warga Badui Arab dilaporkan masih mengungsi dan belum dapat kembali ke rumah mereka. Ketegangan sosial dan persoalan keamanan membuat proses pemulangan berjalan lambat.
Kondisi pengungsian berkepanjangan di Suwaida menjadi pengingat bahwa konflik lokal dapat meninggalkan luka sosial yang dalam. Ketika satu komunitas merasa tidak aman atau terhalang kembali ke tanahnya, rekonsiliasi menjadi semakin sulit diwujudkan. Situasi ini memiliki kemiripan pola dengan ketegangan di Hasakah.
Pengamat politik Suriah menilai bahwa pengelolaan pascakonflik menuntut sensitivitas tinggi terhadap persepsi keadilan. Setiap tindakan yang dianggap mengutamakan satu kelompok di atas kelompok lain dapat memicu reaksi berantai. Dalam masyarakat majemuk, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh kontrol keamanan, tetapi juga legitimasi sosial.
Pawai dukungan yang sarat simbol milisi juga menimbulkan pertanyaan mengenai arah tata kelola wilayah. Apakah ruang publik akan terus didominasi simbol-simbol partisan, ataukah ada ruang bagi simbol kebersamaan lintas etnis dan suku? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan kohesi sosial di Hasakah.
Di tengah persaingan geopolitik yang lebih luas, wilayah timur laut Suriah kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Namun dinamika global tersebut tidak boleh mengaburkan kebutuhan dasar warga sipil yang menginginkan keamanan, makanan, dan kebebasan bergerak.
Blokade terhadap wilayah berpenduduk Arab, jika benar terjadi secara sistematis, berpotensi memperkuat narasi diskriminasi. Narasi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktor untuk memperkeruh situasi dan menghambat proses stabilisasi jangka panjang.
Sebaliknya, langkah-langkah deeskalatif seperti membuka akses logistik, menjamin distribusi pangan, dan memberikan ruang ekspresi setara bagi semua komunitas dapat menjadi fondasi membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan inilah yang selama ini menjadi komoditas paling langka di wilayah konflik Suriah.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Rekonsiliasi memerlukan kebijakan yang mengakui keragaman sosial dan memastikan tidak ada kelompok yang merasa ditundukkan secara simbolik maupun praktis.
Di Hasakah, sensitivitas antar-etnis telah lama menjadi isu laten. Setiap kebijakan atau aksi massa yang mengedepankan identitas tunggal berisiko menyalakan kembali bara ketegangan yang belum sepenuhnya padam.
Sementara itu, ribuan warga yang terdampak pembatasan tetap menunggu solusi konkret. Bagi mereka, stabilitas bukan soal pawai atau slogan, melainkan tentang ketersediaan roti di meja makan dan jaminan keselamatan keluarga.
Jika tujuan utama adalah menjaga kendali dan stabilitas wilayah, maka pendekatan yang lebih inklusif dan empatik menjadi kebutuhan mendesak. Menghindari provokasi simbolik di tengah krisis kemanusiaan dapat menjadi langkah awal meredakan ketegangan.
Pada akhirnya, masa depan Hasakah akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemangku kepentingan untuk menahan diri dan memprioritaskan kepentingan warga sipil. Di tengah blokade dan pengungsian, pesan paling kuat bukanlah iring-iringan bendera, melainkan komitmen nyata pada keadilan dan kemanusiaan.
No comments